PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa pengumpulan data desa menjadi kunci utama keberhasilan program strategis Kartu Huma Betang Sejahtera.
Program ini dirancang untuk menjawab kesenjangan layanan dasar, khususnya di wilayah pedesaan dan pedalaman.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalteng, Aryawan, menjelaskan bahwa kualitas data akan menentukan tepat atau tidaknya sasaran program.
Menurutnya, data yang valid dibutuhkan agar manfaat Kartu Huma Betang benar-benar dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
“Data desa ini nantinya akan digunakan sebagai acuan agar Program Huma Betang Sejahtera dapat berjalan baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata,” ujar Aryawan dalam Rapat Progress Pengumpulan Data Desa se-Kalteng di Aula Lewu Pancasila, Selasa, 9 September 2025.
Ia menambahkan, sejauh ini progres pendataan sudah berjalan, tetapi sejumlah kendala teknis masih ditemukan di lapangan, seperti persoalan komunikasi hingga pemahaman dalam pengisian data.
Untuk itu, pihaknya bersama OPD terkait akan terus memberikan pendampingan dan fasilitasi.
Menurut Aryawan, tujuan utama dari proses pendataan adalah memastikan setiap desa memiliki basis data yang terintegrasi lintas sektor.
Hal ini penting agar Kartu Huma Betang tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perikanan, dan layanan dasar lainnya.
Sebelumnya, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyatakan program Kartu Huma Betang merupakan bentuk perlindungan sosial terpadu yang ditargetkan mulai diluncurkan pada 2026.
Program ini menekankan pemerataan pembangunan hingga wilayah tertinggal, terluar, dan terisolasi.
“Kami tidak ingin ada anak-anak pedalaman yang tidak bisa sekolah atau masyarakat yang tidak terjangkau layanan kesehatan. Kartu Huma Betang akan menjawab kesenjangan itu,” tegas Agustiar.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa program tersebut adalah simbol keadilan pembangunan.
Dengan filosofi Huma Betang dan semangat Manggatang Utus, pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan.
“Keadilan tidak boleh berhenti di kota. Harus sampai ke desa, hutan, dan dusun. Kita bangun bukan hanya jalan dan jembatan, tapi juga martabat,” kata Gubernur.
(Sya'ban)
