SAMPIT – Rapat koordinasi optimalisasi pendapatan daerah yang digelar di Gedung Serba Guna Sampit, Jumat 19 September 2025 malam, mendadak berubah panas. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, melontarkan teguran keras setelah merasa dilecehkan oleh puluhan perusahaan besar yang hadir tanpa direkturnya.
Dari 65 perusahaan yang diundang, hanya enam direktur yang datang langsung. Selebihnya hanya mengirimkan perwakilan. Pemandangan itu membuat Gubernur Agustiar kecewa berat. Dengan nada tinggi, ia menegaskan undangan bukan untuk staf bawahan.
Ia menilai sikap para petinggi perusahaan tersebut mencerminkan kurangnya rasa hormat terhadap pemerintah daerah. “Saya datang ke sini sebagai Gubernur Kalteng. Undangan ini untuk direktur, bukan untuk diwakilkan. Yang merasa bukan direktur, silakan keluar dari ruangan ini,” tegasnya dengan nada kecewa.
Menurutnya hal ini bukan sekadar soal formalitas, melainkan komitmen moral perusahaan kepada daerah.
“Ini Gubernur hadir dan mengundang, tapi mereka tidak menghormati. Mereka berinvestasi di sini, makannya di sini, tapi kita disepelekan. Padahal yang dibicarakan ini menyangkut nasib mereka juga, nasib kita juga. Justru mereka sebaliknya,” tegas Agustiar.
Agustiar menambahkan, perusahaan-perusahaan itu sudah lama menikmati hasil kekayaan alam Kalteng. Namun ketika diminta hadir dalam forum penting, justru banyak yang mengabaikan.
“Saya malas sebenarnya bicara begini. Tapi coba lihat, dari 65 undangan, hanya enam direktur yang hadir. Itu bahkan tidak sampai 40 persen,” ucapnya sambil menahan amarah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan perusahaan wajib menunjukkan kontribusi nyata. Terutama soal kepatuhan pajak, kewajiban plasma perkebunan, hingga tanggung jawab sosial atau CSR.
Ia bahkan mengingatkan pengalamannya di Kabupaten Gunung Mas. Ketika itu, dirinya langsung mendatangi empat perusahaan yang mangkir dari undangan pemerintah.
“Saya tidak peduli jabatannya apa. Kalau diundang tidak datang, konsekuensinya ada. Di Gumas dulu empat perusahaan saya datangi langsung,” tegasnya.
Selain pajak, Agustiar juga menyoroti praktik CSR yang dianggap masih setengah hati. Menurutnya, banyak perusahaan abai terhadap masalah yang dihadapi masyarakat sekitar.
Tak hanya itu, penggunaan kendaraan perusahaan dengan nomor polisi dari luar Kalteng juga ikut disorot. Kondisi tersebut, katanya, berdampak besar pada kerusakan jalan provinsi.
“Bicara CSR, kalian sering janji tapi bohong. Plat mobil juga banyak non-KH. Apa saya harus tutup jalan provinsi supaya kalian tidak bisa lewat?” ucapnya dengan nada keras.
Selanjutnya, ia memberi ultimatum keras. Perusahaan yang masih membandel tidak membayar pajak hanya diberi waktu satu minggu. Jika tetap tidak patuh, Gubernur berjanji akan turun langsung menjemput.
“Saya tunggu satu minggu. Perusahaan apapun namanya, kalau tidak bayar pajak, akan saya kejar,” ancamnya.
Menurut Agustiar, dirinya tidak menuntut berlebihan. Ia hanya meminta komitmen nyata dari perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya bicara masa depan, bukan masa lalu. Mari kita akur, rukun, dan saling bantu. Kalau ada bencana banjir, jalan rusak, atau musibah lain, CSR perusahaan harus turun tangan,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan pernah menghalangi usaha perusahaan selama aturan dipatuhi. Justru kepatuhan, kata dia, akan membuat roda usaha semakin lancar.
“Jangan takut dengan pemerintah. Selama taat aturan, semua usaha kalian akan berjalan baik, dan ekonomi Kalteng pasti maju,” pungkas Agustiar.
(UTOMO)
