PALANGKA RAYA – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Syahfiri, menegaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 harus terus dikejar agar mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jumat, 26 September 2025, bersama Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung.
Menurut Syahfiri, APBD Perubahan Tahun 2025 sudah disetujui DPRD Kalteng dan kini sedang dihitung kembali berdasarkan perkembangan kondisi terbaru.
Dari proyeksi awal, ia optimistis akan ada kenaikan signifikan pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.
“Dari perhitungan itu, diperkirakan akan ada peningkatan yang cukup signifikan. Target kami, dalam sisa waktu tiga bulan ke depan, realisasi pendapatan dan belanja bisa mencapai sekitar 90 persen. Dengan begitu, diharapkan memberi dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Syahfiri menekankan pentingnya evaluasi rutin agar penyerapan anggaran lebih optimal. Menurutnya, koordinasi antar-perangkat daerah, percepatan lelang, serta ketepatan administrasi harus menjadi perhatian utama agar hambatan yang selama ini terjadi bisa segera diatasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam arahannya menekankan bahwa percepatan belanja daerah merupakan kunci agar pertumbuhan ekonomi nasional bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menyebut, pada triwulan II 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,2 persen, dengan Maluku Utara menjadi provinsi dengan capaian tertinggi mencapai 32,9 persen.
“Pertumbuhan yang tinggi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja daerah,” tegas Bima Arya.
Ia juga menekankan empat langkah utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni percepatan belanja daerah, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani masyarakat, sinkronisasi program strategis nasional dengan program daerah, serta peningkatan kemudahan perizinan usaha.
Menurut Bima, pada triwulan III realisasi belanja idealnya sudah mencapai 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa serta 75 persen untuk belanja pegawai. Hingga akhir tahun, target yang diharapkan berada di kisaran 90-95 persen.
(Sya'ban)
