PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dalam mewujudkan target pembangunan sektor air minum dan sanitasi.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Air Minum dan Sanitasi se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar di Kantor Bapperida Provinsi Kalteng, Senin pagi, 29 September 2025.
Menurut Leonard, sektor air minum dan sanitasi merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Air minum dan sanitasi adalah hak dasar warga. Karena itu, pencapaiannya harus direncanakan dan dianggarkan secara matang,” katanya.
Dalam RPJMD Provinsi Kalteng 2025–2029, terdapat sejumlah target strategis, di antaranya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 50 persen, akses sanitasi aman 20 persen, rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah 40 persen, serta timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan mencapai 23,80 persen.
Leonard menekankan bahwa target tersebut tidak bisa dicapai tanpa dukungan penuh dari pemerintah kabupaten/kota.
“Target provinsi harus diturunkan ke tingkat daerah. Dengan begitu, arah pembangunan bisa selaras dengan RPJMN sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain perencanaan, dukungan anggaran juga menjadi sorotan. Leonard meminta agar APBD kabupaten/kota maupun APBDes benar-benar memberi ruang untuk program air minum dan sanitasi.
“Pendanaan tidak hanya untuk membangun sarana, tapi juga memastikan keberlanjutan lewat operasi dan pemeliharaan. Tanpa itu, pembangunan tidak akan bertahan lama,” tegasnya.
Ia juga mendorong integrasi pendanaan dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, dana hibah, CSR, hingga partisipasi masyarakat.
“Kita harus membuka peluang kolaborasi dengan semua pihak agar pembiayaan pembangunan lebih kuat dan tidak hanya mengandalkan satu sumber,” jelasnya.
Di akhir sambutan, Leonard mengingatkan agar infrastruktur yang telah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai.
“Optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar adalah kunci. Jangan sampai yang sudah dibangun tidak termanfaatkan dengan baik, karena manfaatnya harus dirasakan luas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
