PULANG PISAU – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, untuk meninjau langsung persoalan kehutanan dan pertanian yang dihadapi masyarakat daerah tersebut. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, disambut hangat oleh Bupati Pulang Pisau, H. Ahmad Rifa'i, di Aula Kantor Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Selasa 30 September 2025
Dalam kesempatan itu, Bupati Ahmad Rifa'i menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi IV DPR RI terhadap persoalan masyarakat di wilayahnya. Ia menilai, kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperjuangkan aspirasi petani, terutama terkait masalah lahan dan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pertanian di daerah.
“Banyak harapan dari masyarakat yang langsung disampaikan kepada anggota Komisi IV DPR RI. Kami berharap aspirasi tersebut bisa diakomodasi dan ditindaklanjuti, karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Jabiren Raya menggantungkan hidupnya dari pertanian,” kata Rifa'i.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyoroti persoalan klasik yang masih membelit masyarakat Kalimantan Tengah, yakni banyaknya desa yang masih masuk dalam kawasan hutan. Kondisi tersebut dinilai menghambat masyarakat untuk memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
“Masalah status kawasan hutan ini harus segera diselesaikan. Kami ingin memastikan proses verifikasi berjalan cepat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan dapat mengembangkan potensi ekonominya tanpa kekhawatiran,” ujar Yohan.
Lebih lanjut, Yohan juga menegaskan bahwa Komisi IV mendukung penuh program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan nasional melalui program cetak sawah baru di Kalimantan Tengah seluas 50 ribu hektare. Ia menilai, upaya ini harus disertai peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
“Program cetak sawah memang tidak bisa dilakukan instan. Diperlukan infrastruktur irigasi dan pemahaman teknologi pertanian yang baik. Karena itu, pendampingan bagi petani menjadi hal yang sangat penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan tata kelola kehutanan serta meningkatkan kemandirian pangan masyarakat di Kalimantan Tengah. (ds)
