PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, mengungkapkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng 2026 terjun bebas akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Informasi terakhir APBD kita terjun bebas karena kita belum bisa menganggarkan beberapa sumber dari pemerintah pusat. Nah, kita berharap menunggu juga laporan dari eksekutif seperti apa, jadi kita bikin formulanya jangan sampai pembangunan terhambat, fasilitas tidak bisa diperbaiki,” kata Purdiono di Palangka Raya, Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia menilai ketergantungan Pemprov Kalteng terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.
“Ketika pemerintah menutup seperti royalti, DBH, DAK, DAU dikurangi, berpotensi menghambat pembangunan di Kalteng,” ujarnya.
Menurut Purdiono, saat ini pihaknya masih menunggu formula dari pemerintah daerah agar pembangunan tetap berjalan.
“Jadi kami masih menunggu seperti apa formulanya agar semua bisa berjalan,” katanya.
Ia juga menyinggung Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya dibagikan sesuai aturan. “Karena DBH jelas ada undang-undangnya, 32 persen untuk daerah penghasil, 16 persen untuk provinsi. Nah itu yang kita tagih,” tutur dia.
Purdiono menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam menghadapi situasi ini. “Kita berharap kerja sama eksekutif dan legislatif agar sama-sama, agar masyarakat tidak jadi korban,” kata dia.
(Syauqi)
