PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah sebagai bagian dari upaya mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Namun demikian, ia menilai perlu adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan transfer dana daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) agar sejalan dengan prinsip keadilan fiskal yang proporsional.
“Kami tentu mendukung kebijakan fiskal nasional, tetapi juga berharap mekanisme transfer dan DBH dapat disesuaikan dengan kondisi riil di daerah. Prinsip keadilan fiskal harus menjadi pegangan agar pembangunan berjalan seimbang di seluruh Indonesia,” ujar Edy dalam keterangannya dikutip Berita Sampit, Selasa, 7 Oktober 2025.
Wagub menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi besar, mulai dari sektor kehutanan, perkebunan, hingga energi dan pertambangan. Namun, kontribusi besar daerah terhadap penerimaan nasional belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
“Potensi sumber daya alam kita besar, tapi ruang fiskal daerah masih terbatas. Ini sebabnya kita perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali sumber pendapatan lain, sembari berharap kebijakan pusat lebih berpihak,” katanya.
Edy mengungkapkan, berdasarkan data, transfer dana dari pemerintah pusat ke provinsi-provinsi di Kalimantan mengalami penurunan signifikan, termasuk di Kalimantan Tengah yang tercatat turun sekitar 45 persen. Penurunan serupa terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen.
“Penurunan ini tentu berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di daerah. Tapi kami tetap optimistis bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan kebijakan fiskalnya ke depan,” ucapnya.
Menurut Edy, sinkronisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk mendorong pembangunan yang lebih merata. Ia menilai, tanpa keseimbangan fiskal, daerah-daerah penghasil sumber daya alam akan terus tertinggal dari segi infrastruktur dan pelayanan publik.
“Sebagai contoh, Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil justru hanya mendapat DBH sekitar Rp10 miliar. Ini perlu ditinjau ulang agar ada kesetaraan dan rasa keadilan dalam pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng mendukung penuh langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan transfer daerah pada awal 2026.
“Kami sependapat dengan pandangan bahwa dana publik tidak boleh tertahan di pusat. Dana itu harus segera menggerakkan perekonomian di seluruh wilayah,” ujar Edy.
Ia juga menekankan bahwa kemandirian fiskal bukan berarti daerah berjalan sendiri, melainkan memperkuat kapasitas ekonomi lokal agar tidak selalu bergantung pada transfer pusat.
“Kalimantan Tengah siap menjadi contoh daerah yang berdaya fiskal kuat dan produktif. Tapi tentu saja, dukungan kebijakan pusat tetap diperlukan agar arah pembangunan nasional tetap seimbang dan berkeadilan,” tegasnya.
Wakil Gubernur menutup dengan pesan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bukan hanya ditentukan oleh besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga ketepatan strategi dan sinergi antarpemerintah.
“Pemerintah pusat dan daerah harus terus berjalan beriringan. Dengan kebijakan fiskal yang tepat dan kerja sama yang solid, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan bersama,” pungkas Edy Pratowo.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
