SAMPIT – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah mengungkapkan bahwa pemerintah pusat kini tengah menyiapkan sejumlah program nasional sebagai pengganti efisiensi anggaran atau pengurangan dana transfer ke daerah.
Menurut Riskon, kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada menurunnya nilai APBD Kotim 2026. Dari perkiraan sebesar Rp2,2 triliun, kini hanya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,9 triliun atau berkurang sekitar Rp383 miliar. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan arah pembangunan.
“Dengan adanya pengurangan ini, tentu program pembangunan harus dipilah lagi agar yang betul-betul prioritas bisa tetap terlaksana,” kata Riskon, Kamis 9 Oktober 2025.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat akan mengganti dana transfer yang berkurang itu dengan berbagai program langsung ke daerah. Beberapa di antaranya yakni program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, hingga sejumlah program unggulan lainnya.
“Artinya, bukan lagi dalam bentuk transfer dana, tetapi berupa program pusat yang langsung masuk ke daerah,” jelasnya.
Adapun total 12 program besar pemerintah pusat yang akan digulirkan mencakup: Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP)/KIP Kuliah Rp63,6 triliun, Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan Rp69 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis dan revitalisasi rumah sakit Rp7,3 triliun, renovasi sekolah Rp22,5 triliun.
Makan bergizi gratis Rp335 triliun, sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda Rp27,9 triliun, preservasi jalan dan jembatan Rp24,3 triliun, perumahan Rp48,7 triliun, bendungan dan irigasi Rp12 triliun, serta koperasi desa/kelurahan Merah Putih Rp83 triliun.
Selain itu, juga dialokasikan anggaran subsidi non-energi seperti subsidi KUR dan pupuk sebesar Rp108,8 triliun, tunjangan profesi guru (TPG/TPD) non-PNS Rp63,5 triliun, subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun, program lumbung pangan Rp22,4 triliun, cadangan pangan nasional dan Bulog Rp28,5 triliun, serta pembangunan kampung nelayan dan pergaraman nasional Rp6,6 triliun.
Riskon menilai, arah kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk memastikan program prioritas bisa langsung dirasakan masyarakat tanpa melalui mekanisme transfer daerah.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap proaktif dalam mengawal implementasi agar program-program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan warga di tingkat lokal. (nardi)
