PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dihadapkan pada tantangan berat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah penurunan kapasitas fiskal.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida Kalteng, Palangka Raya, Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Leonard menyoroti kondisi fiskal daerah yang semakin menurun sebagai dampak dari kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat melalui pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurutnya, situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk berpikir lebih strategis, efisien, dan kolaboratif dalam mengelola sumber daya yang terbatas.
“Kapasitas fiskal tiap-tiap daerah berbeda, dan kegiatan ekonomi yang menjadi basis pajak daerah juga tidak sama. Karena itu, kita perlu realistis dalam menyusun strategi pembangunan,” ujar Leonard.
Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng sebesar 5,60 persen pada tahun 2025, naik menjadi 6,03 persen pada 2026, dan mencapai 7,3 persen pada 2029. Target ini merupakan bagian dari kontribusi daerah terhadap sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Leonard menyebut, meskipun fiskal daerah terbatas, potensi belanja pemerintah tetap dapat dioptimalkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Total belanja pemerintah di Kalimantan Tengah, baik dari APBD provinsi, kabupaten/kota, dana desa, maupun alokasi APBN melalui instansi vertikal, mencapai Rp33,9 triliun.
“Kita harus menjadikan government expenditure sebagai modal yang dapat dikendalikan dan diarahkan. Walaupun nominalnya semakin berkurang, harus dioptimalkan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi melalui disiplin, sinergi, kolaborasi, dan inovasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut justru membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis efektivitas dan hasil, bukan hanya serapan anggaran. Dalam hal ini, peran koordinasi lintas sektor dan sinergi antar-pemerintah menjadi sangat penting.
Rakor yang digelar, lanjut Leonard, menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Forum ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan, sekaligus menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Leonard turut menekankan pentingnya menerjemahkan sembilan langkah konkret yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke dalam kebijakan nyata di daerah.
Langkah-langkah tersebut mencakup percepatan realisasi anggaran, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga pokok, serta peningkatan produktivitas dan kemudahan perizinan usaha.
Menurutnya, keberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi tidak akan datang dari kerja satu pihak saja, melainkan hasil kolaborasi seluruh elemen pembangunan—baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.
“Kita harus bekerja dengan semangat kolektif, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dengan kebersamaan dan inovasi, tantangan fiskal yang berat dapat kita ubah menjadi peluang untuk mendorong ekonomi Kalimantan Tengah yang tangguh dan berdaya saing,” pungkas Leonard.
(Sya'ban)
