PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi yang telah menyusun Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026.
Fraksi menilai, rancangan anggaran tersebut mencerminkan upaya menjaga keseimbangan fiskal dan fokus pada pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kalteng, Armada, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-4, Selasa, 14 Oktober 2025.
‘Fraksi PAN memandang bahwa penyusunan APBD merupakan instrumen utama kebijakan publik yang harus mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Armada.
Fraksi PAN menilai penyusunan APBD 2026 telah memperhatikan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, yakni kemampuan keuangan daerah sebagai dasar penentuan prioritas belanja, efektivitas dan efisiensi belanja dengan fokus pada capaian target pelayanan publik, rasionalisasi terhadap belanja nonprioritas, serta pemenuhan belanja wajib dan program prioritas yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan RPJMD Kalteng.
Fraksi juga menyoroti proyeksi struktur dan volume APBD 2026 yang mencatat pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun, belanja daerah Rp7,3 triliun, dengan defisit Rp266 miliar. Defisit tersebut ditutupi melalui penerimaan pembiayaan dan SiLPA dalam jumlah yang sama.
“Fraksi PAN memandang struktur ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang realistis dan berhati-hati. Meskipun terdapat defisit, namun masih dalam batas aman karena ditutupi dari SiLPA,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PAN mendorong pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), melakukan pengendalian belanja operasional, dan memfokuskan belanja pada sektor publik yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
(Syauqi)
