LAMANDAU – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna mencegah potensi konflik sosial di daerah.
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Penanganan Konflik Sosial yang digelar di Ballroom Seruyan 3, M Bahalap Hotel, Palangka Raya, Kamis 31 Oktober 2025.
Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah se-Kalimantan Tengah, termasuk Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, para bupati dan wakil bupati, serta pejabat dari kementerian terkait.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Andi Muhammad Dicky Pastika Gading, yang mewakili Menko Polhukam, menyampaikan pentingnya deteksi dini dan sinergi antarinstansi dalam menangani potensi konflik sosial di daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan mengingatkan pentingnya memperkuat solidaritas seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah.
Menanggapi hal itu, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membangun komunikasi aktif dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat dan tokoh agama, sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan.
“Kami di daerah selalu berupaya membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Langkah preventif menjadi kunci agar potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini,” ujar Rizky.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan sosial harus dilakukan secara cepat, bijak, dan terkoordinasi lintas sektor.
“Kita tidak boleh menunggu masalah membesar. Setiap indikasi konflik harus segera direspons dengan langkah bersama,” katanya.
Ia berharap melalui rapat ini, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan semakin kuat dalam menjaga Kalimantan Tengah tetap aman, damai, dan kondusif. (andre)
