PULANG PISAU – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga sekitar Rp246 miliar memaksa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menerapkan langkah efisiensi ketat demi menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau Tony Harisinta menegaskan, kondisi fiskal daerah kini tergolong kritis. Pemerintah harus menata ulang belanja dan memprioritaskan program yang benar-benar penting.
“TKD kita turun cukup drastis, hampir Rp246 miliar. Ya, bisa dibilang kondisinya kritis, tapi pemerintahan tetap harus berjalan,” ujarnya, Selasa 4 November 2025.
Menurut Tony, langkah pertama yang diambil adalah melakukan penyesuaian struktur anggaran daerah. Program pembangunan fisik dan kegiatan non-esensial akan dikurangi, sementara sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.
“Pelayanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, tidak boleh berhenti. Seberapa pun keterbatasan anggaran, pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” tegasnya.
Ia mengakui, imbas terbesar penurunan TKD akan dirasakan pada sektor infrastruktur. Pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan akan mengandalkan intervensi dari pemerintah pusat untuk melanjutkan sebagian proyek strategis.
“Kegiatan infrastruktur mungkin berkurang, tapi kita berharap dukungan pusat tetap ada. Minimal masyarakat bisa tetap menerima manfaatnya,” jelas Tony.
Untuk menekan pemborosan, Tony menyebut pemerintah daerah akan memangkas pos belanja yang dinilai tidak efisien, termasuk perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang tidak mendesak.
“Kita lakukan penghematan di semua lini, mulai dari perjalanan dinas sampai kegiatan yang tidak terlalu penting,” katanya.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Tony memastikan Pemkab Pulang Pisau tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas birokrasi.
“Kita tetap beradaptasi. Dengan efisiensi dan prioritas yang tepat, pemerintahan bisa tetap berjalan,” pungkasnya. (ds)
