PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus berbasis riset dan inovasi yang mendorong hilirisasi potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Hal itu disampaikan Leonard saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng, Kamis, 13 November 2025.
Dalam sambutannya, Leonard menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hasil hutan bukan kayu, sumber daya hayati, hingga potensi herbal dan budaya lokal.
Namun, selama ini sebagian besar potensi tersebut masih dijual dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah yang signifikan.
“Kita tidak boleh terus berada pada pola lama sebagai penjual bahan mentah. Saatnya kita melakukan hilirisasi berbasis riset agar potensi daerah memiliki nilai tambah, daya saing, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegas Leonard.
Ia juga menekankan bahwa riset tidak boleh berhenti pada tataran akademik atau kajian semata. Hasil riset harus diimplementasikan dan dikembangkan menjadi inovasi nyata yang mampu memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Riset harus menghasilkan inovasi yang bisa diterapkan, bukan hanya laporan. Kita butuh riset yang hidup di tengah masyarakat dan memberi dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Leonard mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kalteng yang baru saja meraih penghargaan BRIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap keseriusan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem riset yang kuat dan terintegrasi.
“Prestasi ini membuktikan bahwa riset dan inovasi di Kalteng sudah berada di jalur yang benar. Namun, capaian ini harus menjadi pemicu, bukan titik akhir,” tambahnya.
Leonard juga menyinggung perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat (quadruple helix) agar hasil riset tidak terhenti di laboratorium, tetapi bisa diadopsi oleh pelaku usaha lokal.
“Kita perlu mempertemukan pelaku usaha, peneliti, dan akademisi. Pemerintah daerah akan berperan sebagai fasilitator agar proses hilirisasi berjalan dan produk inovatif Kalteng dapat menembus pasar nasional,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Leonard juga menyoroti pentingnya pengembangan produk herbal dan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk unggulan Kalteng dengan dukungan riset mutu dan sertifikasi.
“Produk herbal dan HHBK kita sangat melimpah, tapi belum memiliki standar mutu yang diakui. Kita harus dorong sertifikasi BPOM, inovasi teknologi pengolahan, dan promosi yang lebih luas agar bisa bersaing,” jelasnya.
(Sya'ban)
