PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B. Aden, menegaskan bahwa tata kelola hutan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan iklim harus menjadi fokus utama dalam penguatan program REDD+ di Kalimantan Tengah.
Penegasan tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pokja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Kamis, 13 November 2025.
Dalam sambutannya, Herson mengatakan bahwa apresiasi yang besar patut diberikan kepada seluruh pihak yang terus berkomitmen memperkuat kelembagaan REDD+ di daerah.
Ia menyebut kolaborasi lintas sektor yang telah berjalan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pengelolaan hutan yang semakin kompleks.
Menurut Herson, Kalteng berada pada posisi yang sangat menentukan dalam konteks mitigasi perubahan iklim, baik di level nasional maupun global.
Selain memiliki tutupan hutan luas, wilayah ini juga menyimpan bentang lahan gambut tropis dengan cadangan karbon terbesar di Indonesia. Kondisi tersebut menempatkan Kalteng dalam sorotan dunia terkait upaya penurunan emisi.
Namun demikian, ia menyoroti sejumlah tantangan yang harus dihadapi secara serius, mulai dari tekanan terhadap lahan, deforestasi yang masih terjadi, degradasi hutan, hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berulang setiap tahun.
Dinamika sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan juga dinilainya perlu ditangani secara komprehensif.
“Jika kita ingin memastikan keberlanjutan, maka tata kelola hutan harus adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab perubahan situasi di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan REDD+ sangat relevan karena tidak sekadar menurunkan emisi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Herson juga menilai bahwa REDD+ membuka ruang bagi Kalimantan Tengah untuk menata kembali orientasi pembangunan berbasis lingkungan. Dengan menempatkan hutan sebagai modal alam (natural capital), daerah dapat menggerakkan ekonomi hijau tanpa merusak sumber daya ekologis yang dimiliki.
Ia berharap rapat koordinasi ini menghasilkan pemetaan persoalan yang lebih akurat sekaligus menyepakati langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat.
“Tantangan semakin besar, tapi peluang untuk menjadi pemimpin dalam pembangunan rendah karbon juga semakin nyata,” katanya.
Herson menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng akan terus mendukung upaya penguatan kelembagaan REDD+ agar mampu menjawab tantangan sekaligus memaksimalkan potensi daerah dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
(Sya'ban)
