PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai tantangan geografis menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalteng, Herson B. Aden, menyebut bahwa kondisi kewilayahan Kalteng yang luas dan berpenduduk jarang menuntut adanya inovasi pengawasan agar program berjalan sesuai target.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Mekanisme Pemantauan Kebijakan Program MBG di Hotel Neo Palma, Senin, 17 November 2025.
Menurut Herson, pelaksanaan MBG di Kalteng tidak bisa disamakan dengan provinsi yang memiliki sebaran penduduk padat dan infrastruktur merata.
Banyak desa yang berjauhan, jumlah sekolah yang tidak sebanding dengan luas wilayah, hingga akses jalan yang masih terbatas membuat proses pendistribusian bahan pangan kerap mengalami hambatan.
“Karakteristik Kalteng ini sangat menantang. Distribusi tidak mudah, jarak tempuh panjang, dan kondisi akses tidak merata. Karena itu, perlu inovasi dalam pemantauan agar pelaksanaan MBG tetap efisien,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kalteng telah mendorong beberapa solusi berbasis data untuk mengurangi risiko keterlambatan dan memastikan kualitas bahan pangan terjaga hingga ke wilayah terpencil.
Salah satu rekomendasi kunci adalah penggunaan sistem monitoring realtime yang dapat memantau distribusi, stok, dan pelaporan pelaksanaan MBG secara langsung.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mendeteksi permasalahan lebih cepat dan mengambil langkah korektif sebelum berdampak pada pelayanan kepada siswa.
Selain itu, Herson menekankan perlunya penguatan kerja sama dengan BPS untuk memetakan potensi ekonomi tiap wilayah. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan roadmap rantai pasok pangan dari desa terkecil hingga tingkat kabupaten.
“Pemantauan harus berbasis data. Tanpa itu, kita tidak bisa memastikan apakah distribusi tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan logistik dan kendala komunikasi akibat jaringan internet yang belum merata juga harus dijawab dengan pendekatan kolaboratif.
Keterlibatan petani, UMKM, koperasi, dan BUMDes dinilai berperan besar dalam memperpendek rantai pasok dan memperkuat ekonomi lokal.
Dengan berbagai dinamika tersebut, Herson menegaskan bahwa komitmen pemerintah tidak hanya berhenti pada penyediaan anggaran, tetapi mencakup tata kelola dan fungsi pengawasan.
“Pemprov Kalteng berkomitmen memastikan mekanisme pemantauan MBG berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan di lapangan,” tegasnya. Ia mengajak peserta FGD, khususnya perwakilan OPD, untuk memberikan masukan teknis yang dapat memperkuat kebijakan MBG ke depan.
(Sya'ban)
