PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menegaskan pentingnya pembaruan data dan ketepatan kebijakan sebagai kunci penanganan kemiskinan di daerah.
Pesan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Kamis, 20 November 2025.
Dalam sambutannya, Edy menyebut pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah komitmen nasional sekaligus global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia menyoroti bahwa dari 17 tujuan SDGs, poin pertama menjadi landasan penting: mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk.
“Tujuan pertama dari pembangunan berkelanjutan itu adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun,” ujar Edy.
Menurutnya, kemiskinan bukan semata kekurangan finansial, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, hingga kualitas hidup secara umum. Gambaran ini, kata Edy, menegaskan perlunya strategi penanganan yang menyentuh banyak dimensi.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Kalteng pada Maret 2025 berada di angka 5,19 persen atau 147.800 jiwa.
Angka tersebut menurun dibanding September 2024 yang berada pada level 5,26 persen atau 149.240 jiwa. Namun, Garis Kemiskinan 2025 justru meningkat 4,83 persen menjadi Rp 654.066 per kapita per bulan.
“Walaupun Garis Kemiskinan kita berada di atas nasional, tetapi tingkat kemiskinan kita masih di bawah angka nasional,” jelasnya.
Ia juga merujuk Berita Resmi Statistik BPS No. 43/07/62/Th. XIX yang menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi kemiskinan di Kalteng sepanjang September 2024 hingga Maret 2025.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2025 tercatat 4,04 persen (y-on-y), melambat dari triwulan I 2024 sebesar 5,01 persen. Sementara inflasi Februari 2025 berada di angka 0,28 persen.
Edy menekankan pentingnya upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus menahan lonjakan harga, terutama pada komoditas penyumbang garis kemiskinan.
Ia juga menyoroti perubahan pola kemiskinan yang kini lebih tinggi di perkotaan dibanding pedesaan, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota terus menurun dan di desa justru naik.
“Kondisi ini mengindikasikan kita perlu lebih optimal dalam membuka lapangan kerja di pedesaan untuk menahan potensi migrasi, termasuk migrasi masyarakat miskin dari desa ke kota,” tegasnya.
Terkait langkah ke depan, Edy meminta seluruh perangkat daerah memperbarui data makro dan sektoral sebagai dasar analisis sebelum kebijakan disusun.
Ia juga mendorong percepatan penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kalteng 2025-2029 agar menjadi acuan lintas sektor.
Ia menyebut perlunya sinkronisasi dengan kebijakan nasional seperti Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis, dan Program Koperasi Merah Putih agar efektivitas penanganan kemiskinan semakin kuat.
Di akhir sambutan, Edy meminta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera mengajukan permohonan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Bappenas.
Ia mengingatkan peran Diskominfosantik sebagai Walidata Daerah serta Bapperida sebagai Koordinator Satu Data Daerah untuk memastikan penyusunan dokumen pendukung DTSEN berjalan cepat dan akurat.
“Data yang mutakhir dan kebijakan yang responsif adalah fondasi utama dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(Sya'ban)
