PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menyoroti ketimpangan tingkat kemiskinan antara wilayah desa dan kota dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, perubahan pola kemiskinan yang kini lebih tinggi di perkotaan menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah agar lebih serius membangun ekonomi pedesaan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida Kalteng, Kamis, 20 November 2025.
Edy menjelaskan, meski angka kemiskinan Kalteng mengalami penurunan, dinamika sosial ekonomi menunjukkan adanya pergeseran yang tidak bisa diabaikan.
Data BPS mencatat kemiskinan periode Maret 2025 turun menjadi 5,19 persen, namun pada saat yang sama terjadi peningkatan beban biaya hidup dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
“Sekarang data menunjukkan kemiskinan di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Ini berarti ada pergerakan masyarakat miskin dari desa ke kota yang harus kita antisipasi,” ujar Edy.
Ia menilai salah satu penyebabnya adalah lapangan kerja di pedesaan yang belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Kondisi ini terlihat dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang justru naik di pedesaan, sementara di perkotaan terus menurun.
“Kita perlu lebih maksimal menciptakan peluang kerja di desa agar potensi migrasi, terutama migrasi kelompok rentan, bisa ditekan. Jangan sampai kota menanggung beban sosial yang makin besar karena desa tidak berkembang,” tegasnya.
Edy juga mengingatkan bahwa ketimpangan desa-kota tidak hanya memengaruhi distribusi penduduk miskin, tetapi juga kualitas hidup masyarakat.
Ketika beban ekonomi di kota meningkat, tekanan pada garis kemiskinan juga ikut naik. Apalagi Garis Kemiskinan Kalteng pada 2025 mencapai Rp 654.066 per kapita per bulan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
“Garis Kemiskinan kita memang di atas nasional, tapi ini harus kita lihat sebagai tantangan untuk memperbaiki struktur ekonomi masyarakat di dua wilayah ini,” katanya.
Untuk merespons situasi tersebut, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemetaan potensi kerja di sektor pedesaan, seperti pertanian, perikanan, UMKM hingga industri berbasis lokal.
Ia juga menekankan perlunya intervensi yang lebih presisi melalui data terkini, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas.
“Kalau datanya tidak mutakhir, maka programnya bisa salah sasaran. Desa dan kota punya karakter tantangannya masing-masing, jadi butuh kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Selain dorongan membuka lapangan kerja, Edy meminta jajaran pemerintah daerah mempercepat penyusunan Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kalteng 2025-2029 dan mengintegrasikan program nasional seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih.
Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi desa bukan hanya soal mengurangi migrasi, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan pembangunan yang lebih merata.
“Kalau desa kuat, maka kota juga akan stabil. Ketimpangan ini tidak bisa kita biarkan melebar,” tutup Edy.
(Sya'ban)
