Kasongan – Pemerintah Kabupaten Katingan semakin memantapkan komitmennya dalam memastikan bantuan pangan 2025 tepat sasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Katingan, Mozard D. Staing, menegaskan bahwa validasi data penerima manfaat bantuan pangan menjadi langkah krusial agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat dan efisien. Mozard menjelaskan, kesalahan dalam data penerima bisa menyebabkan ketimpangan distribusi, yang berpotensi merugikan warga yang membutuhkan.
Dalam penjelasannya, Mozard menyoroti masalah yang sering muncul, seperti penerima ganda atau warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan namun terlewatkan. Untuk itu, pihak DKPP Katingan telah menggandeng berbagai sektor, termasuk perangkat desa dan kelurahan, dalam proses validasi data. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap data penerima bantuan pangan 2025 diperbarui dengan akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Validasi data yang teliti dan menyeluruh adalah fondasi untuk memastikan distribusi bantuan berjalan sesuai rencana. Tanpa data yang valid, bisa saja ada keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak tercatat, atau bahkan ada yang menerima dua kali bantuan,” ujar Mozard. Untuk itu, ia menegaskan bahwa setiap informasi yang tercatat harus diperbarui secara berkala dan melibatkan semua pihak terkait untuk menjaga integritas data.
Lebih lanjut, Mozard mengungkapkan bahwa proses validasi data kini semakin didorong dengan pemanfaatan teknologi informasi. DKPP Katingan memanfaatkan sistem monitoring berbasis digital yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai sektor, termasuk dari tingkat desa hingga kecamatan. Dengan sistem ini, pemerintah daerah bisa memantau secara langsung dan melakukan evaluasi serta perbaikan data secara real-time.
“Sistem monitoring ini memungkinkan kami untuk langsung mengidentifikasi dan memperbaiki kekeliruan data sebelum distribusi dilakukan. Dengan teknologi ini, kami bisa lebih responsif dalam menangani permasalahan yang muncul terkait data penerima,” tambahnya. Teknologi informasi, menurut Mozard, akan menjadi alat bantu yang sangat efektif dalam meminimalisir kesalahan dan meningkatkan transparansi distribusi bantuan pangan.
Selain itu, Mozard juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah kabupaten dan perangkat desa untuk memastikan data yang akurat dan terkini. “Perangkat desa memiliki peran penting dalam mengupdate data warga, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan begitu, tidak ada yang terlewat dalam penerimaan bantuan,” jelas Mozard. Dia berharap perangkat desa lebih aktif dalam melakukan verifikasi data untuk menghindari kesalahan dalam proses pencairan bantuan.
Proses validasi ini, menurut Mozard, bukan hanya soal pengumpulan data semata, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Katingan berkomitmen untuk terus melakukan pembaruan data secara berkala dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung kelancaran distribusi bantuan pangan. “Tujuan kami sangat jelas, yaitu memastikan bahwa bantuan pangan sampai tepat ke tangan yang membutuhkan dan mengurangi ketimpangan dalam distribusinya,” tegas Mozard.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Katingan berharap bisa mengurangi berbagai kendala yang sering ditemui dalam penyaluran bantuan pangan di tahun-tahun sebelumnya. Mozard optimistis bahwa sistem validasi data yang kuat dan didukung teknologi ini akan mempercepat proses distribusi dan mengoptimalkan manfaat bantuan bagi masyarakat yang paling membutuhkan. (Kawit)
