PALANGKA RAYA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara total izin-izin korporasi yang dinilai menjadi penyebab bencana banjir dan tanah longsor parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. PDI-P juga meminta agar perusahaan yang terbukti melanggar dicabut izinnya.
Desakan ini disampaikan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI-P se-Kalimantan Tengah (Kalteng) di Hotel Bahalap Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025.
Djarot menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap perusahaan yang merusak lingkungan dan menyebabkan bencana hidrometeorologi.
“Bahkan waktu di Sumatera Utara saya minta dengan tegas, karena mereka-mereka yang melanggar seperti ini itu diperiksa dan kalau perlu ditutup,” kata Djarot.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai sikap politik PDI-P terkait pemberian izin perusahaan, Djarot menyatakan partai berlambang banteng moncong putih itu meminta sanksi yang tegas bagi pelanggar.
“Evaluasi secara total dan berikan sanksi kepada korporasi yang melanggar dan merusak lingkungan, sanksi yang tegas,” ujarnya.
Djarot menambahkan, PDI-P telah bergerak cepat merespons bencana tersebut melalui jajaran internal partai. Mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang juga kader PDI-P, telah diturunkan ke lokasi bencana.
“Kami ini Bu Risma sudah turun, sudah di Aceh, di beberapa wilayah untuk membawa bantuan di titik-titik yang susah dijangkau. Kemudian DPD, DPC di Aceh, di Sumatera Utara juga bekerja turun,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa respons cepat ini merupakan sikap politik PDI-P yang mengedepankan kemanusiaan.
“Ini sikap PDI-P, ini masalah kemanusiaan, ini masalah bencana, maka kita turun secara serentak,” tutup Djarot.
(Syauqi)
17 Mei 2026
18:16
