Djarot Minta Gubernur Kalteng Setop Alih Fungsi Lahan, Ingatkan Pesan Megawati: Politik Adalah Merawat Hidup

PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat meminta Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) memperketat izin alih fungsi lahan. Djarot mengingatkan agar pemerintah daerah belajar dari bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akibat kerusakan lingkungan.

Pernyataan ini disampaikan Djarot saat membuka Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI-P se-Kalteng, di Hotel Bahalap Palangka Raya, Rabu, 3 Desember 2025.

Djarot menekankan pentingnya menjaga lingkungan di Kalteng untuk keberlanjutan generasi mendatang. Ia khawatir eksploitasi lahan yang masif akan menghabiskan sumber daya alam saat ini.

“Saya tadi diskusi dengan pak gubernur saya minta tolong di Kalteng tolong diperketat cukup jangan mudah untuk alih fungsi lahan. Ini untuk generasi kita, untuk anak cucu kita, jangan dihabiskan sekarang,” tegas Djarot.

Ia kemudian mengutip pesan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai esensi berpolitik.

“Politik itu kata Bu Mega, berpolitik itu merawat hidup, bukan membunuh kehidupan,” ujarnya.

“Berpolitik itu merawat hutan menjaga hutan, menjaga sungai menjaga alam semesta dan kita kelola secukupnya untuk kesejahteraan masyarakat. Itu berpolitik yang benar, Bukan berpolitik yang mengeruk mengeksploitasi alam ini sampai habis, sampai tuntas sampai dan sampai rusak,” tambahnya.

Djarot menyoroti bahwa korban banjir di Sumatera akibat kerusakan lingkungan
umumnya adalah warga sipil lokal.

Sementara kata dia, pemilik korporasi yang bertanggung jawab tidak terdampak bahkan mereka tinggal di Jakarta, Singapura maupun di Hongkong.

Ia menceritakan, PDI-P baru-baru ini juga menggelar konferda di Sumatera Utara. Salah satu sikap politik yang dihasilkan adalah menuntut ketegasan pemerintah terhadap korporasi perusak hutan. Sikap serupa juga harus diterapkan di Kalteng.

“Termasuk di sini (Kalteng), kita harus tegas. Bukan untuk PDIP, bukan. Tapi untuk warga masyarakat Kalteng siapapun juga,” pungkasnya.

(Syauqi)