PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak penanganan terintegrasi untuk memulihkan daya dukung lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kumai. Berbagai persoalan kompleks, mulai dari banjir akibat penurunan fungsi daerah tangkapan air hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menuntut solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.
Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko menekankan kondisi DAS Kumai yang membutuhkan perhatian serius. Penurunan fungsi daerah tangkapan air menyebabkan banjir menjadi ancaman rutin.
“Kondisi ini menuntut pengumpulan dan kurasi data yang presisi agar rekomendasi pengelolaan dapat dirumuskan secara tepat,” ujar Yuas dalam Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai Tahun 2025 di Hotel Alltrue Palangka Raya, Kamis, 4 Desember 2025.
Yuas mengatakan, Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai merupakan tahapan krusial sebelum dokumen strategis itu ditetapkan sebagai acuan pembangunan daerah selama 15 tahun ke depan.
Ia memerinci, tantangan di DAS Kumai tidak hanya mencakup aspek hidrologis, tetapi juga dinamika aktivitas manusia, seperti kepadatan pelabuhan, pertumbuhan permukiman dan perkebunan, serta keberadaan kawasan vital Taman Nasional Tanjung Puting. Semua faktor ini, kata Yuas, harus ditangani secara terintegrasi.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, penyusunan dokumen ini merupakan mandat hukum.
Yuas menegaskan, dokumen final ini tidak hanya akan menjadi panduan pembangunan lintas sektor, tetapi juga memenuhi indikator Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dalam mendukung kinerja Pemprov Kalteng.
Yuas berharap, melalui konsultasi publik dan penyusunan laporan akhir ini, akar permasalahan di DAS Kumai dapat teridentifikasi secara akurat.
“Harapannya agar kemudian dapat dirumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain fokus pada mitigasi bencana ekologis, Yuas juga mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap ancaman karhutla di tengah perubahan iklim yang kian dinamis.lingkungan
Dokumen pengelolaan DAS ini diharapkan mampu mengakomodasi dimensi sosial dan ekonomi masyarakat, tidak semata-mata berfokus pada aspek lingkungan.
“Ini langkah strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalteng,” tutup Yuas.
(Syauqi)
