PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menilai tantangan pengelolaan APBD Kalteng saat ini jauh lebih berat dibandingkan periode sebelumnya. Selain penurunan postur anggaran, pemerintah daerah juga dihadapkan pada meningkatnya beban belanja dan tekanan harga kebutuhan pokok.
Hal tersebut disampaikan Agustiar saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) III Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu, 28 Desember 2025.
Agustiar mengungkapkan bahwa APBD Murni Kalteng Tahun 2025 masih berada di angka Rp10,2 triliun, namun pada APBD Perubahan turun menjadi Rp8,5 triliun. Sementara itu, APBD Kalteng Tahun 2026 hanya berada di kisaran Rp5,3 triliun.
“APBD Kalteng 2025 turun hampir 50 persen anggarannya,” ujar Agustiar.
Ia menjelaskan, dari total APBD Kalteng 2026 sebesar Rp5,3 triliun, terdapat kewajiban transfer ke kabupaten dan kota sekitar Rp1,2 triliun, sehingga anggaran efektif yang dikelola provinsi hanya tersisa Rp4,1 triliun.
“Sekarang betul Rp5,3 triliun, tapi setelah transfer ke kabupaten/kota Rp1,2 triliun, sisa APBD kita Rp4,1 triliun,” katanya.
Agustiar membandingkan kondisi tersebut dengan masa kepemimpinan Gubernur Kalteng terdahulu, Agustin Teras Narang. Menurutnya, pada periode tersebut beban belanja pemerintah daerah masih relatif lebih ringan.
“Kalau kita berbicara ke belakang, ini lebih sulit daripada zaman Pak Teras. Dulu tidak ada PPPK, tidak ada TPP,” ujarnya.
Selain beban belanja, Agustiar juga menyoroti meningkatnya harga kebutuhan pokok yang berdampak pada daya beli masyarakat serta biaya pelaksanaan program pemerintah.
“Kalau dulu beras masih di angka Rp9 ribu sampai Rp10 ribu, bahkan bisa Rp8 ribu. Sekarang sudah belasan ribu,” katanya.
Meski demikian, Agustiar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berupaya menjalankan program prioritas, termasuk program pembangunan desa yang nilainya setara Rp250 juta hingga Rp500 juta per desa.
“Program satu desa sampai Rp500 juta itu sebetulnya bukan uang tunai, tapi dalam bentuk program,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
“Kita ingin masyarakat lokal menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Tapi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus bahu-membahu, gotong royong,” pungkas Agustiar.
(Sya'ban)
