SAMPIT – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Dadang H Syamsu, menyoroti persoalan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah daerah, khususnya terkait keterbatasan ruang kelas jenjang SMA dan SMK.
Hal itu disampaikan Dadang dalam rangka evaluasi akhir tahun 2025, yang menurutnya penting untuk membandingkan antara perencanaan dan capaian, sekaligus memetakan persoalan yang masih dihadapi daerah.
Ia menegaskan evaluasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas, salah satunya sektor pendidikan adalah jumlah satuan pendidikan tingkat SMA tidak sebanding dengan SMP.
“Setiap tahun, terutama saat PPDB atau SPMB, kita selalu dihadapkan pada persoalan klasik, yakni kekurangan ruang kelas untuk siswa yang lulusan SMP naik ke tingkat SMA. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depan,” ujarnya, Jumat 2 Januari 2025.
Dadang menjelaskan, ruang kelas yang tersedia saat ini sudah tidak mampu menampung seluruh lulusan SMP yang ingin melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK sederajat. Kondisi ini berpotensi menghambat akses pendidikan bagi anak-anak di Kotim.
Menurutnya, pemerintah perlu segera menyiapkan pola dan solusi yang konkret, baik melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun skema lain. “Teknisnya bagaimana, yang penting ada solusi agar seluruh lulusan SMP bisa tertampung,” tegasnya.
Ia berharap pada 2026 mendatang, pemerintah daerah sudah memiliki peta persoalan pendidikan yang jelas sehingga bisa menjadi kerangka kerja yang terukur dan berkelanjutan. (nardi)
