PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo, menegaskan bahwa keberhasilan Program Swasembada Pangan Nasional di daerah sangat bergantung pada kolaborasi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan bersama Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Lahan Pertanian Jalan Alson II Lingkar Luar Kota Palangka Raya, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurut Edy, program swasembada pangan tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci agar target nasional sekaligus daerah dapat tercapai.
“Kunci dari semua program, khususnya swasembada pangan, adalah kolaborasi. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan seluruh stakeholder,” ujarnya.
Wagub menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh mendukung Program Strategis Nasional tersebut, meskipun pada tahun 2026 terjadi penyesuaian anggaran.
“Alhamdulillah, target swasembada pangan mulai tercapai dan kita tidak impor lagi. Pemerintah Provinsi siap berkolaborasi. Walaupun anggaran menurun, program strategis, terutama pertanian dan ketahanan pangan, tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menekankan agar seluruh target nasional dijadikan target daerah, mengingat swasembada pangan merupakan program strategis yang harus disinergikan bersama.
Lebih lanjut, Edy memaparkan berbagai upaya konkret yang telah dilakukan Pemprov Kalteng untuk memperkuat ketahanan pangan, di antaranya rencana cetak sawah tahap dua hingga tahun 2026 dengan luas kontrak mencapai 33.790 hektare dan nilai kontrak lebih dari Rp1,179 triliun.
Selain itu, Pemprov juga mengembangkan sektor jagung dengan membangun pabrik pakan ternak di Parenggean.
Jagung menjadi bahan baku utama guna menekan ketergantungan pasokan pakan dari luar daerah, yang sebelumnya sempat memicu inflasi di sektor peternakan.
“Pernah terjadi inflasi pada komoditas ternak, khususnya daging ayam, karena pakan harus didatangkan dari luar Kalimantan Tengah. Karena itu, pabrik pakan ternak ini menjadi bagian dari solusi,” jelasnya.
Di sisi hilirisasi pertanian, Pemprov Kalteng juga membangun Rice Milling Unit (RMU) di Sampit dan Lempuyang serta fasilitas rice to rice di Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau, guna mendukung pengolahan padi menjadi beras di daerah.
Edy menutup dengan menyampaikan bahwa berbagai langkah tersebut berdampak positif terhadap pengendalian inflasi.
“Dalam beberapa bulan terakhir, Kalimantan Tengah tercatat masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi terendah secara nasional,” pungkasnya.
(Sya'ban)
