PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Anak di Kabupaten Lamandau. Hal ini menyusul laporan adanya lonjakan kasus kekerasan anak di wilayah tersebut, sementara dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru dihentikan.
Aspirasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Tim Reses Daerah Pemilihan (Dapil) III DPRD Kalteng, Okki Maulana. Ia menjelaskan bahwa permasalahan ini menjadi salah satu poin krusial hasil kunjungan kerja para legislator di Kabupaten Lamandau baru-baru ini.
Okki menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan agar Kabupaten Lamandau dapat meningkatkan statusnya dalam kategori Kabupaten Layak Anak (KLA).
“Perlunya pendampingan terkait kabupaten layak anak, yang sesungguhnya naik 1 tingkat dari Pratama menjadi Madya,” ujar Okki dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, belum lama ini.
Ia juga menyoroti kendala operasional yang dihadapi UPT Perlindungan Anak pasca penghentian bantuan DAK. Kondisi ini dinilai ironis karena beban kerja unit tersebut semakin berat seiring meningkatnya laporan kasus, namun tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran teknis.
“Perlunya bantuan untuk UPT Perlindungan Anak yang bantuan DAK-nya dihentikan. Sementara kasusnya selalu meningkat dan dana khususnya untuk forensik tidak ada,” ungkapnya.
Selain masalah anggaran, minimnya sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hambatan serius. Saat ini, UPT Perlindungan Anak Lamandau dilaporkan hanya diperkuat oleh dua orang personel. Oleh karena itu, DPRD mendesak adanya penambahan tenaga ahli atau staf pendukung agar pelayanan perlindungan anak tetap maksimal.
Tak hanya soal perlindungan anak, dalam laporan reses tersebut Okki juga menyampaikan usulan terkait penguatan fasilitas kesehatan di daerah.
Ia mendorong pengadaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) untuk menunjang program pemeriksaan kesehatan gratis sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bantuan untuk sarana dan prasarana puskesmas perlu disuport dari provinsi,” pungkasnya.
(Syauqi)
