PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti minimnya fasilitas kesehatan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kota Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas. Salah satu temuan krusial adalah kekosongan peralatan medis dokter gigi di tingkat Puskesmas.
Juru Bicara Tim Reses Dapil I DPRD Kalteng, Agie, mengungkapkan bahwa temuan tersebut merupakan bagian dari aspirasi prioritas warga di Kecamatan Bukit Batu, Rakumpit, Pahandut, hingga Sabangau yang dihimpun selama masa reses 2025.
“Pengadaan peralatan dokter gigi di Puskesmas yang saat ini tidak tersedia. Pembangunan dan peningkatan fasilitas Posyandu,” ujar Agie dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kalteng, baru-baru ini.
Selain kesehatan, Agie juga menekankan pentingnya akses pendidikan bagi warga prasejahtera. “Permohonan beasiswa pendidikan dan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat bawah,” tambahnya.
Dalam laporannya, sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat turut menjadi sorotan. Warga mengharapkan adanya dukungan nyata bagi UMKM, seperti bantuan modal dan sarana usaha.
“Bantuan rombong atau gerobak usaha untuk pelaku kuliner di Jalan Pangkalima Jaya, Tangkiling dan bantuan modal usaha dan peralatan produksi (seperti rumah produksi amplang),” papar Agie.
Di sektor pertanian dan peternakan, masyarakat di wilayah Rakumpit dan sekitarnya mengusulkan bantuan pupuk, alat mesin pertanian (alsintan), serta bibit ternak mulai dari sapi hingga unggas guna menunjang kemandirian pangan.
Terkait infrastruktur sosial dan kepemudaan, tim reses menerima usulan rehabilitasi total Sekretariat dan Asrama HMI di Jalan Menteng 25 yang mengalami kerusakan berat. Selain itu, perbaikan Lapangan Basket Sanaman Mantikei juga menjadi aspirasi untuk pembinaan atlet PERBASI Kalteng secara berkelanjutan.
Terakhir, Agie menyoroti perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput. Ia meminta pemerintah mengevaluasi mekanisme Musrenbang agar usulan masyarakat tidak sekadar menjadi catatan.
“Penyederhanaan birokrasi bagi masyarakat awam agar lebih mudah mendapatkan bantuan pemerintah. Evaluasi terhadap Musrenbang tingkat Kelurahan karena banyak usulan warga yang belum terealisasi,” pungkasnya.
(Syauqi)
6 Juli 2026
12:45
