PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Disdik Kalteng) terus memperkuat komitmen dalam mengawal transparansi pengelolaan dana BOSP dan BOSDA. Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan Program Sekolah Gratis yang menjadi bagian dari Program Strategis Huma Betang Pemerintah Provinsi.
Dalam upaya tersebut, Disdik Kalteng menggelar rapat koordinasi secara daring pada Sabtu, 17 Januari 2026. Agenda ini melibatkan lebih dari 400 peserta, termasuk Pengawas Pembina serta Kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) di seluruh Kalteng. Fokus utama pembahasan meliputi evaluasi Program Sekolah Gratis tahun 2025, penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, hingga kesiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengapresiasi implementasi sekolah gratis yang telah berjalan. Ia mencatat sejumlah sekolah telah sepenuhnya membebaskan Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dengan mengandalkan dana BOSP dan BOSDA. Namun, ia juga memaklumi skema subsidi silang di beberapa sekolah bagi keluarga yang mampu.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegas Reza.
Reza tidak menampik adanya tantangan besar berupa penurunan signifikan pada APBD Kalteng tahun 2026 yang berdampak langsung pada alokasi anggaran pendidikan.
“Dulu APBD kita berada di angka Rp10,2 triliun, sekarang hanya sekitar Rp5,3 triliun. Dampaknya sangat terasa di Dinas Pendidikan. Jika sebelumnya kami mengelola sekitar Rp2,3 triliun dari mandatory 20 persen, kini hanya sekitar Rp1,3 triliun. Artinya ada penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen,” ungkapnya.
Kendati anggaran terpangkas hampir separuh, Reza menekankan bahwa kualitas pelayanan tidak boleh merosot. Berdasarkan data, tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah saat ini mencapai 97,3 persen.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” ujarnya.
Guna menghapus stigma negatif pengelolaan dana pendidikan di masa lalu, Disdik Kalteng kini mendorong penggunaan platform PENA Kalteng untuk menjamin akuntabilitas. Berdasarkan evaluasi, saat ini alokasi dana masih banyak terserap untuk operasional dan guru honorer, sehingga Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, mendorong agar bantuan lebih menyasar langsung ke peserta didik.
“Pak Gubernur Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza.
(Syauqi)
