SAMPIT – Buruknya kondisi Jalan Usaha Tani serta lemahnya tata kelola irigasi melalui program Percepatan dan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) menjadi keluhan utama petani di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Aspirasi tersebut langsung mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, yang menyatakan siap memperjuangkannya.
Salah satu anggota Kelompok Tani, Arfain, mengungkapkan bahwa kondisi Jalan Usaha Tani yang belum memadai menjadi tantangan besar bagi petani, terutama dalam mengangkut hasil panen. Kerusakan jalan dinilai membuat biaya operasional membengkak.
“Akses transportasi jadi salah satu pendukung penting untuk mengangkut dan mengelola hasil panen padi,” kata Arfain, Sabtu 24 Januari 2026.
Pria yang akrab disapa Faing itu menambahkan, akses transportasi sangat penting untuk para petani menuju sawah milik mereka. Terlebih sawah yang ada di desa sangat luas hingga mencapai ribuan hektare.
“Jika jalan bagus tentu akan lebih mudah bagi para kelompok tani untuk merawat sawah mereka,” ungkapnya.
Hal lain disampaikan oleh Jumain, yang mengapresisai dan berharap program P3-TGAI. Ia berharap program tersebut dilanjutkan di tahun yang akan datang karena masih sangat dibutuhkan petani mengingat program yang sudah jalan ada sebanyak enam titik.
“Kami terus mengusulkan agar program P3-TGAI itu terus dilanjutkan karena sangat dibutuhkan oleh para petani paling tidak sekitar lima titik lagi yang diperlukan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa air sangat penting untuk mendukung pertumbuhan padi. Menurutnya jika air bisa diatur dan tidak semata-mata mengharapkan hujan, maka hasil panen lebih maksimal.
“Yang penting ada air, petani hisa mengelola pola tanam. Saat ini setahun sudah bisa tiga kali panen, tidak berpatokan kepada bulan lagi,” ujarnya.
Selain itu, ia juga berharap agar Badan Usaha Logistik (Bulog) harus ada yang standby mengontrol ke areal pertanian agar mengetahui saat panen dan menyerap gabah milik petani.
“Areal yang nganggur sekarang sudah tergarap. Bulog harus ada yang turun langsung ke desa agar dapat melihat langsung kondisi di desa. Pertanian rawan gagal berbeda dengan sawit,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Abdul Hafid menegaskan komitmennya untuk mengawal kebutuhan petani hingga terealisasi. Ia menyebut, aspirasi petani akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran dan program di Komisi IV DPRD Kalteng.
“Kita akan terus gaungkan masalah ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hafid menegaskan komitmennya untuk menjadikan kebutuhan petani sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran dan program di Komisi IV DPRD Kalteng. Ia mengatakan tidak hanya menyuarakan, tetapi juga melakukan tekanan dan pengawasan ketat terhadap eksekutif terkait.
“Keluhan dan kebutuhan petani adalah panduan. Ini adalah tugas kami untuk menyampaikan dan mengawal agar kebutuhan para petani bisa terpenuhi,” pungkasnya.
(Utomo)
