SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Akhyannoor menegaskan bahwa persoalan pupuk subsidi yang memicu aksi protes petani harus segera disikapi secara serius. Ia menekankan pihak pelaksana agar tuntutan petani diakomodir dan penyaluran pupuk subsidi benar-benar dilakukan secara adil serta tepat sasaran.
Menurut Akhyannoor, tidak mungkin petani sampai turun melakukan aksi protes apabila penyaluran pupuk selama ini berjalan sesuai aturan dan tanpa masalah. Karena itu, ia meminta penyelenggara distribusi pupuk subsidi bekerja secara profesional dan tidak bermain-main.
“Tidak mungkin petani sampai demo kalau penyaluran pupuk itu benar, adil, dan sesuai aturan. Ini yang harus menjadi perhatian serius, jangan disalurkan kemana-mana,” tegas Akhyannoor, Selasa 27 November 2026.
Dewan Dapil 3 Kotim ini juga menyayangkan terjadinya kejadian tersebut dan meminta agar pembagian pupuk subsidi ke depan dilakukan secara lebih tertib agar tidak kembali merugikan petani. Akhyannoor menegaskan, penyelenggara yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah harus bersikap arif dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya.
“Pupuk itu harus dibagikan betul-betul ke petani yang berhak. Jangan ke sana kemari. Jangan sampai ada permainan. Ini menyangkut hajat hidup petani,” katanya.
Sebagai Anggota Fraksi Partai Gerindra, Akhyannoor menegaskan bahwa program subsidi pupuk merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kotim, lanjutnya, memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga ketahanan pangan.
“Apa yang menjadi kebijakan dan niat Presiden untuk ketahanan pangan sudah disubsidikan. Kotim ini termasuk daerah penyangga IKN, jadi harus betul-betul menghasilkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan petani dalam mengolah lahan sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Jika pupuk tidak sampai ke tangan petani, maka tujuan ketahanan pangan akan sulit tercapai.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan jangan sampai terulang lagi. Pembagiannya harus adil kepada petani,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kotim berencana memanggil pihak terkait, termasuk Badan Penyuluh Pertanian dan dinas teknis, untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) guna mengklarifikasi persoalan distribusi pupuk subsidi tersebut. (Nardi)
