PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan tidak terlepas dari peran strategis para pengawas sekolah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengawas SMA, SMK, dan SKH se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Berkah Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Palangka Raya, Rabu, 28 Januari 2026.
Dalam sambutannya, Reza menyampaikan refleksi pribadi sejak pertama kali dipercaya memimpin Dinas Pendidikan pada 13 Desember 2023. Ia mengaku sempat merasa canggung karena harus memimpin jajaran yang secara usia dan pengalaman lebih senior.
“13 Desember itu menjadi titik bagi saya untuk berpikir bahwa keberadaan saya harus membawa dampak. Tidak hanya bagi bapak ibu yang saya pimpin, tetapi terutama bagi siswa, siswi, dan guru-guru kita. Kehadiran kita harus benar-benar memberi manfaat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pada awal masa jabatannya, pihak pertama yang dikumpulkan bukan kepala sekolah, melainkan para pengawas. Menurutnya, pengawas memegang peranan penting dalam keseluruhan tahapan manajemen pendidikan.
“Dalam manajemen ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan. Fungsi pengawas hampir menyentuh seluruh proses, bukan hanya mengontrol, tetapi juga terlibat sejak tahap perencanaan,” jelas Reza.
Reza juga memaparkan kondisi anggaran pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Dari sebelumnya mencapai Rp2,3 triliun pada tahun 2025, anggaran pendidikan tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
Menurutnya, situasi tersebut menuntut kebijakan pendidikan yang disusun berdasarkan skala prioritas.
“Yang paling utama adalah kebutuhan 99 ribu siswa-siswi kita di Kalimantan Tengah. Setelah itu barulah kita memikirkan sekitar 10 ribu guru, baik dari sisi kesejahteraan maupun peningkatan kapasitasnya. Pendidikan tidak bisa dibangun secara parsial,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Reza turut mengungkap persoalan kesejahteraan pengawas yang sebelumnya kerap menjadi keluhan. Ia menyebut, praktik pemberian biaya pengawasan di sekolah pernah berlangsung tidak seragam.
“Ada yang menerima Rp50 ribu, Rp500 ribu, bahkan sampai Rp2 juta. Itu menandakan ada yang keliru dalam sistem kita,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Reza, kini telah diperbaiki melalui pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pengawas, sehingga praktik lama tersebut tidak lagi ditemukan.
“Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Pengawas sudah diberikan TPP. Tapi perjuangan ini harus dilakukan bersama. Kalau saya saja yang berjuang, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan,” katanya.
Meski kesejahteraan telah ditingkatkan, Reza menegaskan bahwa hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Ia menilai peran pengawas di lapangan masih perlu diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan sekolah.
“Dari awal saya sampaikan, kesejahteraan ditingkatkan, tetapi harus ada progres kerja yang nyata dari setiap pengawas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawas merupakan perpanjangan tangan Kepala Dinas Pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik SMA, SMK, maupun bidang ketenagaan, sehingga tidak boleh memandang tugasnya sekadar formalitas.
“Bangun bapak dan ibu pengawas. Jangan menempatkan diri hanya sebagai pelengkap. Tanggung jawab bapak ibu sangat besar,” tegasnya.
Mengakhiri sambutannya, Reza mengajak seluruh pengawas untuk menjalankan tugas dengan panggilan pengabdian. Menurutnya, pendidikan tidak akan mengalami kemajuan apabila pengawasan hanya dijalankan secara normatif.
“Kita hidup satu kali dan mati satu kali. Kalau pekerjaan ini hanya dianggap formalitas, pendidikan tidak akan maju. Apakah pendidikan bisa berjalan baik jika hanya mengandalkan kepala sekolah saja?” pungkasnya.
(Sya'ban)
