SAMPIT – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Balanga menyatakan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penggarapan lahan irigasi di wilayah Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga Kotawaringin Timur (Kotim).
Ketua LSM Balanga Zulkifli mengatakan pihaknya akan melakukan investasi atas apa yang disampaikan masyarakat, masih menghimpun data dan konfirmasi keterangan dari berbagai pihak sebelum mengambil langkah lanjutan.
Hal tersebut berkaitan dengan pengaduan warga yang menyebut PT Borneo Sawit Perdana tetap melakukan penanaman kelapa sawit di area yang diklaim sebagai bagian dari kawasan irigasi, yang merupakan proyek pembangunan milik Pemerintah Provinsi Kalteng.
Jika dalam penelusuran ditemukan indikasi kerugian negara, maka akan masuk ranah pidana dan laporan tersebut akan diteruskan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
“Laporan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kami akan cek lapangan dalam waktu dekat. Apabila nanti ditemukan adanya potensi kerugian negara, tentu akan kami laporkan ke kejaksaan,” ujarnya, Minggu 15 Februari 2026.
LSM Balangan saat ini tengah mempersiapkan rencana cek lapangan dan masih melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk menyesuaikan jadwal.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotim Gahara menyampaikan bahwa pihaknya hanya menerima surat tembusan terkait dugaan penggarapan lahan irigasi tersebut.
“Sejauh ini DAD Kotim hanya menerima surat tembusan, bukan laporan pengaduan,” ujarnya.
Menurut Gahara, DAD Kotim sebelumnya memang pernah memfasilitasi mediasi antara Apolo dan pihak perusahaan PT Borneo Sawit Perdana (BSP). Namun, mediasi tersebut berkaitan dengan sengketa lahan, bukan persoalan irigasi.
“Hasil mediasi waktu itu setelah mengumpulkan bukti-bukti yang ada sehingga merekomendasikan agar perusahaan membayar kepada Apolo. Ketika Camatnya masih Ady Candra, sampai sekarang belum ada realisasi, sehingga persoalan itu juga belum tuntas,” jelasnya.
Ia menambahkan, dugaan penggarapan lahan irigasi yang kini mencuat merupakan persoalan berbeda dan tidak berkaitan dengan sengketa lahan yang pernah dimediasi oleh DAD Kotim sebelumnya. (Nardi)
11 Mei 2026
12:15
