SAMPIT – Aspirasi strategis disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah yaitu progres wacana pemekaran provinsi Kotawaringin Raya saat kegiatan reses anggota DPD RI daerah pemilihan Kalteng, Agustin Teras Narang, beberapa waktu lalu.
Riskon menilai kunjungan tersebut menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya kegiatan reses DPD RI digelar secara langsung dalam forum resmi bersama DPRD Kotim.
Menurutnya, cakupan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang terus bertambah menjadi alasan kuat perlunya pemekaran guna mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
“Dengan wilayah yang sangat luas, efektivitas pelayanan tentu menjadi tantangan. Karena itu, wacana pemekaran ini kami harap bisa diperjuangkan dan dibahas serius di tingkat pusat,” ujarnya, Senin 2 Maret 2026.
Selain isu pemekaran, Riskon juga menyinggung kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dalam program MBH nasional.
Ia menilai kebijakan tersebut memicu rasa ketidakadilan di kalangan tenaga honorer daerah yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan kepastian status.
“Banyak honorer yang sudah bekerja lima sampai sepuluh tahun, tetapi belum memperoleh kejelasan. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di daerah,” katanya.
Tak kalah penting, ia meminta agar kewenangan pengelolaan SMA yang saat ini berada di pemerintah provinsi dapat dievaluasi.
Menurutnya, jika kewenangan tersebut lebih dekat ke pemerintah kabupaten seperti sebelumnya, koordinasi dan penyelesaian persoalan pendidikan diyakini akan lebih cepat dan efektif. (nardi)
