PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung mengatakan pemerintah daerah tetap berupaya memastikan masyarakat memperoleh bantuan, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan dan Gerakan Pangan Murah di halaman Masjid Agung Sukamara, Kabupaten Sukamara, Sabtu, 14 Maret 2026.
Menurut Leonard, pemerintah hadir melalui berbagai program bantuan seperti Gerakan Pangan Murah, penyaluran bantuan pangan Presiden, Bantuan Langsung Tunai melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini pemerintah hadir untuk membantu masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disalurkan bantuan pangan dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Sukamara periode Februari-Maret 2026.
Sebanyak 3.397 paket bantuan diberikan kepada penerima manfaat, dengan masing-masing paket berisi beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter.
Selain itu, pemerintah juga mengadakan Gerakan Pangan Murah dengan menyediakan sebanyak 2.000 paket sembako bagi masyarakat.
Setiap paket terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kilogram dengan nilai sekitar Rp147.500. Namun paket tersebut mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp137.500 sehingga masyarakat cukup menebusnya seharga Rp10 ribu.
Leonard menegaskan, berbagai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran.
“Harapannya program-program ini dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi warga yang kurang mampu,” katanya.
Ia juga menambahkan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi, pemerintah tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Terutama melalui Kartu Huma Betang Sejahtera untuk memastikan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang kurang mampu dan berada di wilayah pedalaman, tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkasnya.
(Sya'ban)
17 Mei 2026
18:16
