PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terarah, efektif, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2027.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah, Leonard S. Ampung, menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antar level pemerintahan.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2027 secara virtual dari Palangka Raya, Kamis, 26 Maret 2026.
“Penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan adanya koordinasi teknis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Leonard, sinkronisasi tersebut penting agar arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, mulai dari RPJPD, RPJMN, RKP hingga APBN, serta tetap terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
Ia menyebut, forum Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyempurnakan rancangan RKPD agar pembangunan berjalan lebih optimal.
“Forum Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menajamkan serta menyempurnakan rancangan RKPD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional,” katanya.
Leonard menjelaskan, tema pembangunan nasional tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema tersebut diterjemahkan Pemprov Kalteng ke dalam peningkatan aktivitas ekonomi daerah serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Adapun fokus pembangunan diarahkan pada tiga sektor utama, yakni produktivitas, investasi, dan industri.
“Pada sektor produktivitas, penekanan diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya beli masyarakat, digitalisasi tata kelola, serta penguatan regulasi dan kelembagaan,” ujarnya.
Sementara pada sektor investasi, fokus diarahkan pada efisiensi investasi, pembangunan infrastruktur dan konektivitas ekonomi, inovasi pembiayaan, serta penguatan investasi berbasis industri dan ekspor.
“Sedangkan pada sektor industri, arah kebijakan diarahkan pada penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam strategis, serta upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air,” lanjutnya.
Ia juga memaparkan sejumlah target makro pembangunan Provinsi Kalteng tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,79 persen, tingkat kemiskinan 4,5 persen, rasio gini 0,281, serta indeks modal manusia sebesar 0,565.
“Untuk mendukung capaian tersebut, pemerintah provinsi telah menyusun proyeksi kinerja bagi 14 kabupaten/kota dengan tiga skenario, yakni optimistis, moderat, dan pesimistis,” katanya.
Kabupaten/kota diharapkan mampu menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan skenario tersebut guna menciptakan sinergi yang kuat dalam mencapai target pembangunan daerah dan nasional.
Lebih lanjut, Leonard mengingatkan sejumlah hal penting dalam penyusunan RKPD 2027, termasuk penyesuaian prioritas pembangunan dengan RKP dan RKPD provinsi, serta tetap berpedoman pada RPJMD masing-masing daerah.
Ia juga menekankan pentingnya mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya komposisi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
“Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kebijakan nasional yang menjadi prioritas strategis nasional (ProSN), serta memastikan ketepatan waktu pelaporan melalui sistem e-Monev Bappenas,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta peka terhadap kondisi sosial masyarakat serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Leonard juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan.
“Jika rencana belum berhasil, maka yang perlu diubah adalah strateginya, bukan tujuannya. Tujuan kita tetap sama, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Kalteng Berkah dan Kalteng Maju,” pungkasnya.
(Sya'ban)
14 Mei 2026
19:35
