PULANG PISAU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BPBD menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta risiko kekeringan pada tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Supervisi menghadapi Bahaya Karhutla di Wilayah Kalimantan Tengah yang digelar di Ruang Rapat Bupati Pulang Pisau, dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, S.Hut., mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam merespons potensi bencana sejak dini.
“Kami melihat respons dari pemerintah daerah, khususnya Sekda selaku ketua TAPD, sangat cepat dan itu menjadi hal penting dalam menghadapi potensi bencana ke depan,” ujarnya, Rabu 1 April 2026.
Ia menjelaskan bahwa secara teknis, BPBD akan mengoordinasikan seluruh pihak terkait, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, perusahaan, hingga masyarakat peduli api agar seluruh potensi dapat bergerak bersama dalam upaya pencegahan.
Selain ancaman karhutla, Alpius juga mengingatkan adanya risiko kekeringan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah akibat fenomena El Nino yang diprediksi cukup kuat, meskipun hingga saat ini Pulang Pisau belum dilaporkan mengalami krisis air bersih.
Menurutnya, penguatan peran BPBD di tingkat kabupaten dan kota menjadi kunci utama, terutama dalam mengoordinasikan lintas sektor agar upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan dapat berjalan optimal serta terprogram dalam perencanaan dan penganggaran daerah. (denny)
