PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berencana mengadakan pertemuan besar dengan kalangan mahasiswa guna membahas rencana perekrutan staf khusus (stafsus) dari unsur mahasiswa.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas wacana pelibatan mahasiswa dalam struktur pemerintahan daerah, sekaligus membuka ruang dialog sebelum kebijakan tersebut difinalisasi.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengatakan forum tersebut akan menjadi ajang komunikasi langsung antara pemerintah dan mahasiswa untuk menyerap masukan serta melihat respons mereka terhadap rencana tersebut.
“Nanti ada pertemuan secara luas kita kumpulkan. Ya pastilah ada pertemuan lagi,” ujarnya di Bandara VIP Tjilik Riwut Palangka Raya, Selasa, 7 April 2026.
Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu tanggapan dari mahasiswa sebelum melangkah ke tahap teknis perekrutan.
“Kita tunggu ya, kemarin kita melempar isu itu memang kita tunggu dari mahasiswanya,” tambahnya.
Menurut Agustiar, pelibatan mahasiswa dalam pemerintahan bertujuan memberikan pengalaman langsung terkait mekanisme birokrasi serta proses pengambilan kebijakan.
“Biar mengerti dia bagaimana menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Dalam rencana tersebut, mahasiswa yang direkrut nantinya akan dilibatkan dalam fungsi pengawasan terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah. Bahkan, mereka berpeluang ditempatkan di bidang penelitian dan pengembangan (litbang).
“Mahasiswa dilibatkan dalam pengawasan, mungkin nanti kami libatkan di Litbang di bawah Bapperida, nanti bertugas mengawasi Kartu Huma Betang Sejahtera dan sebagainya untuk kebijakan kami membangun Kalteng ke depan,” jelasnya.
Agustiar memastikan, proses perekrutan akan dibuka secara umum dengan mempertimbangkan kompetensi masing-masing calon.
“Dibuka, selama dia punya kompetensi,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa rencana ini bertujuan meredam kritik mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tetap didorong untuk menyampaikan aspirasi, bahkan melalui aksi demonstrasi, selama disertai solusi.
“Enggak, saya malah bilang ayo demo, tapi yang penting membangun. Kalau tidak, sia-sia terbuang energinya. Kalau membangun kan bagus, sekaligus memberikan solusinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai pelibatan mahasiswa penting agar mereka memahami kompleksitas dalam pemerintahan, termasuk regulasi dan batasan kewenangan.
“Artinya mahasiswa dilibatkan supaya tahu bahwa di pemerintahan itu ada regulasi, ada wewenang dan sebagainya, tidak semudah itu yang digambarkan,” katanya.
Ia menyebut jumlah mahasiswa yang akan direkrut diperkirakan berkisar antara 17 hingga 25 orang. Bahkan, hingga saat ini posisi staf ahli gubernur di lingkungan Pemprov Kalteng masih belum terisi.
“17 sampai 25 orang tidak jadi masalah, sampai sekarang Pak Gubernur belum ada loh staf ahlinya, kalau gubernur lain semua ada kan,” ungkapnya.
Menurut Agustiar, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan generasi muda yang dinilai memiliki idealisme kuat.
“Untuk membangun Kalteng ini tidak bisa sendiri, jadi perlu sama-sama, perlu kebersamaan, mau tua atau muda, apalagi ini di kalangan pemuda dari kampus,” tuturnya.
Ia juga menilai idealisme mahasiswa dapat menjadi kekuatan dalam mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Anak-anak ini kan kalau di kampus masih idealis. Fungsinya tadi untuk mengawasi kebijakan dan banyak hal,” pungkasnya.
(Sya'ban)
