PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Triwulan II Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat 24 April 2026.
FGD dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah mewakili Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng. Dalam sambutan tertulis Pj. Sekda, ditegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem usaha yang terintegrasi sekaligus memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pada sektor-sektor produktif.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Penguatan ekonomi daerah tidak semata bergantung pada potensi sumber daya, tetapi juga pada kemampuan membangun ekosistem pendukung yang komprehensif, mulai dari akses pembiayaan, kepastian pasar, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pelaku UMKM dan sektor pertanian dapat berkembang lebih optimal serta meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Prov. Kalteng, perekonomian daerah padaTriwulan IV Tahun 2025 tumbuh sekitar 4,80 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto mencapai Rp64.743,3 miliar dan PDRB perkapita sekitar Rp84.729.835.
“Angka ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Kalteng cukup kuat dan terus bergerak ke arah yang positif. Namun demikian, struktur ekonomi masih didominasi sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan yang belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat,” lanjutnya.
Kondisi ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan FGD PED, yang diinisiasi bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah, guna mendorong transformasi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dengan memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung sektor riil.
“Dalam konteks pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, Pemprov Kalteng sebelumnya telah meresmikan Desa Misik, Kelurahan Kalampangan, sebagai Kampung UMKM pada 22 Desember 2025,” tuturnya.
Kawasan ini diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan, seperti buah naga, yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Pendekatan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang diusung menitikberatkan pada sinergi lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” urainya.
Transformasi ini diarahkan pada perubahan paradigma pembangunan, dari sekadar pertumbuhan menuju kesejahteraan, dari bantuan menuju pemberdayaan, serta dari kerja sektoral menuju kolaborasi yang terpadu.
“Melalui forum ini, diharapkan tersusun langkah-langkah konkret yang mampu menjawab berbagai tantangan, antara lain perluasan akses pembiayaan, penguatan kemitraan usaha, serta pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi lokal, sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” bebernya.
Dalam hal ini mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi yang kuat menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya. (yud)
