Opini oleh: Nurahman Ramadani, S.H.,M.H
KETIKA klaim birokrasi bertolak belakang dengan antrean subuh yang mengular dan sistem barcode malah menjadi tiket emas bagi pelangsir terorganisir.
Kebijakan dan Tata Kelola Energi‎Negara hadir untuk melindungi rakyat bukan untuk menerbitkan regulasi yang lebih banyak melindungi pelangsir dari pada warga biasa.‎‎
Kontradiksi Data: Antara Klaim “Aman” dan Realitas “Mengular”
‎Pernyataan vs Lapangan ‎Ada jurang epistemik yang serius antara apa yang dinyatakan di balik meja dan apa yang dirasakan di aspal panas Kota Sampit. Pertamina dengan percaya diri mengumumkan stok aman, distribusi lancar. Sementara itu, warga nyata dari kalangan buruh hingga pedagang kecil rela berdiri sejak subuh, berkeliling kota, hanya demi beberapa liter BBM yang entah ada entah tidak.‎‎
KLAIM RESMI “Stok BBM dalam kondisi aman, distribusi berjalan lancar ke seluruh SPBU,” pernyataan pihak Pertamina.
‎‎FAKTA LAPANGAN‎
Warga antre mengular dari subuh. Sebagian terpaksa keliling kota hingga kelelahan, pulang dengan tangan kosong.‎‎Kita tidak sedang berbicara tentang perbedaan persepsi.
Kita bicara tentang dua realitas yang mustahil, keduanya benar pada saat bersamaan. Dan saya cenderung mempercayai kepahitan yang dialami warga Kota Sampit yang berburu BBM hingga kelelahan, bukan sekadar klaim yang mengalir lancar dari konferensi pers.‎‎
Kebijakan Barcode: Senjata Tumpul yang Melukai yang Salah‎Regulasi Kebijakan Yang Gagal di Lapangan
‎Sistem pembatasan pembelian dengan barcode mungkin terlihat elegan di atas kertas. Ide dasarnya masuk akal, batasi akses, cegah penimbunan, lindungi konsumen prioritas. Masalahnya, kebijakan itu bekerja dalam kondisi ideal yang tidak pernah ada di Sampit.
‎‎Regulasi yang tidak dibarengi penegakan adalah undangan terbuka bagi siapa pun yang mau memanfaatkannya.
‎‎Di lapangan, sistem barcode justru memberi pelangsir satu keunggulan kritis: predictability. Pelangsir mengetahui kuota, mengetahui siklus, dan yang lebih berbahaya mengetahui siapa yang bisa diajak bermain.
Sementara warga biasa dibatasi oleh aturan yang sama, pelangsir bergerak lebih gesit dengan jaringan yang tidak dimiliki rakyat awam.‎‎
Kesimpulan yang bisa kita lihat:
Asimetri informasi: Pelangsir tahu kapan dan di mana stok tiba. Warga biasa tidak.‎
Asimetri akses: Sistem barcode tidak mencegah pelangsir mengisi 5–6 kali di SPBU yang sama dalam sehari.‎
Asimetri relasi: Keakraban dengan petugas SPBU membuat batasan resmi menjadi sekadar formalitas yang bisa dinegosiasikan.‎
Hasilnya:
Kebijakan yang dirancang untuk menertibkan justru menjadi ban berjalan bagi praktik ilegal. Rakyat mengantre, pelangsir melaju.‎‎Siapa yang Main Mata? Koneksi Terstruktur yang Membungkam Rakyat‎Disini Kita Melihat Kegagalan Pengawasan ‎Ini bukan lagi soal satu atau dua oknum yang nakal.
Ketika pelangsir bisa mengisi berulang kali di SPBU yang sama dan “akrab” dengan petugas lapangan, kita sedang menyaksikan sebuah ekosistem parasit yang telah berakar. Modus ini tidak bisa bertahan tanpa koneksi yang paling tidak dibiarkan oleh sistem.‎‎
Penyalahgunaan yang terjadi berulang, di tempat yang sama, oleh pelaku yang sama bukan kealpaan, melainkan sistem yang difungsikan secara terbalik.‎‎ Pertanyaannya bukan hanya “siapa pelangsirnya? Itu pekerjaan penegak hukum.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, mengapa mekanisme pengawasan internal SPBU tidak mendeteksi pengisian berulang dari kendaraan yang sama? Mengapa sistem barcode yang katanya canggih tidak memiliki failsafe terhadap modus ini?‎‎
Jawaban paling masuk akal, karena pengawasnya pun menjadi bagian dari ekosistem itu. Dan ketika pengawas ikut bermain, rakyat tidak punya tempat lagi. Kemana lagi mengadu kecuali ke langit.
‎‎Pembatasan BBM Sampit:‎
Formalitas yang Memiskinkan‎Apa yang terjadi di Sampit bukan sekadar kasus distribusi yang buruk. Ini adalah potret sistemik dari negara yang menghasilkan regulasi tanpa komitmen penegakan dimana kebijakan ditulis untuk mengumumkan niat baik, bukan untuk mengubah realitas.‎‎
Ketika rakyat keliling kota mencari bensin sementara aparat sibuk mengklaim stok aman, ada satu hal yang pasti hilang: kepercayaan. Dan kepercayaan yang hilang jauh lebih mahal daripada setiap liter BBM yang dikuasai pelangsir.‎‎
Evaluasi menyeluruh bukan pilihan itu kewajiban. Rakyat berhak atas lebih dari sekadar siaran pers yang menenangkan. Mereka berhak atas sistem yang benar-benar bekerja untuk mereka, bukan untuk oknum yang mengenakan seragam kepercayaan.(***)
Penulis merupakan praktisi hukum dan pemerhati kebijakan publik.‎
