SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Komisi II menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyaluran dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi untuk kebutuhan sektor pertanian masyarakat, Selasa 26 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut hadir pihak Pertamina, SPBU, dinas teknis, dan sejumlah petani yang menyampaikan berbagai keluhan terkait sulitnya memperoleh solar subsidi untuk mendukung aktivitas pertanian mereka. Para petani berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan solusi atas persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Salah seorang petani, Rifai, mengatakan petani kerap mengalami kesulitan saat hendak membeli solar subsidi di SPBU. Menurutnya, kondisi itu membuat biaya operasional pertanian semakin tinggi karena petani terpaksa membeli BBM nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
“Kami selama ini kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena harus bersaing dengan para pelangsir. Padahal kami benar-benar membutuhkan untuk bekerja di sektor pertanian,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan para petani telah mengikuti seluruh prosedur yang ditetapkan, termasuk penggunaan barcode sebagai syarat pembelian BBM subsidi. Namun dalam praktiknya, solar subsidi tetap sulit diperoleh karena keterbatasan pasokan yang tersedia.
“Semua prosedur sudah kami ikuti, pakai barcode dan persyaratan lainnya. Tetapi kenyataannya tetap sulit mendapatkan solar subsidi. Sering kali stok sudah habis ketika giliran kami membeli,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan petani bernama Samudin. Ia berharap melalui RDP tersebut dapat ditemukan solusi konkret agar kebutuhan BBM bagi petani dapat terpenuhi.
Menurutnya, wilayah selatan Kotim selama ini menjadi salah satu lumbung pangan daerah bahkan berkontribusi bagi Kalteng, sehingga sektor pertanian harus mendapat dukungan yang memadai.
“Percuma jika wilayah kami disebut lumbung pangan, tetapi tidak didukung dengan ketersediaan BBM untuk kegiatan pertanian. Padahal produksi pangan sangat bergantung pada operasional alat dan mesin pertanian,” ucapnya.
Para petani juga meminta adanya pemisahan jalur pelayanan antara petani dan pelangsir saat pembelian BBM subsidi di SPBU. Mereka mengaku kerap harus mengantre sejak pagi hingga sore hari, namun tetap tidak mendapatkan solar karena kuota telah habis lebih dahulu.
“Kami datang pagi, pulang sore, tetapi kadang tetap kosong karena solar sudah diambil pelangsir. Kalau memang ada kuota untuk pelangsir, tolong dipisahkan dengan petani agar kami tidak kesulitan dan tidak sampai terjadi perselisihan di lapangan,” ungkap Samudin.
Selain itu, petani menilai berbagai bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah pusat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila pasokan BBM subsidi tetap sulit diperoleh.
Mereka berharap adanya tambahan kuota khusus bagi petani di wilayah Teluk Sampit dan kawasan sentra produksi pangan lainnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor, mengatakan pihaknya menggelar RDP untuk mencari solusi bersama atas persoalan yang dihadapi petani. Ia berharap hasil pertemuan tersebut dapat memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat, khususnya pelaku sektor pertanian.
“Semoga apa yang menjadi hajat para petani bisa mendapatkan solusi dan membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat Kotim. Karena program pemerintah pusat juga tidak akan berjalan optimal apabila alat dan mesin pertanian sudah diberikan, tetapi petani masih kesulitan memperoleh BBM,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi II DPRD Kotim juga meminta penjelasan dari pihak Pertamina, SPBU dan instansi terkait mengenai mekanisme distribusi serta ketersediaan solar subsidi yang selama ini dikeluhkan para petani. (Nardi)
