SAMPIT – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pembangunan SPBU khusus bagi petani sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan distribusi BBM subsidi di wilayah pertanian.
Anggota Komisi II DPRD Kotim, Hendra Sia, menilai pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi perlu diperkuat agar penyaluran benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat yang berhak menerima.
Menurutnya, pihak SPBU sebenarnya dapat mengetahui kendaraan atau pengguna yang berulang kali melakukan pengisian BBM subsidi secara tidak wajar, karena aktivitas tersebut mudah dipantau di lapangan.
“SPBU pasti mengetahui siapa saja yang sering melakukan pengisian hingga tidak wajar. Karena itu pengawasan distribusi subsidi juga harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya, Jumat 29 Mei 2026.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah Pertashop yang kerap tidak beroperasi sehingga masyarakat kesulitan memperoleh BBM. Selain itu, Hendra mempertanyakan apakah kuota BBM subsidi untuk wilayah Kotim saat ini benar-benar mencukupi, khususnya untuk jenis solar subsidi yang sangat dibutuhkan petani.
Menurutnya, kebutuhan BBM untuk sektor pertanian harus jadi perhatian karena untuk mendukung program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Program ketahanan pangan terus didorong pemerintah. Petani ingin menanam padi dan meningkatkan produksi, tetapi kalau BBM tidak ada maka mereka tak bisa bekerja, yang repot kita juga nantinya,” katanya.
Karena itu, DPRD Kotim menilai perlu adanya langkah jangka panjang berupa pembangunan SPBU khusus petani, terutama untuk wilayah selatan Kotim yang memiliki kawasan pertanian cukup luas.
Hendra mengatakan keberadaan SPBU khusus nantinya diharapkan mampu memperlancar distribusi solar subsidi bagi petani tanpa harus bercampur dengan antrean kendaraan umum di SPBU reguler.
“Kalau jangka pendek tentu penambahan kuota dulu yang harus dilakukan. Tetapi untuk jangka panjang kami sepakat perlu ada SPBU khusus petani, terutama di wilayah selatan,” tegasnya.
Pandangan serupa juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Kotim lainnya seperti Zainuddin, Andi Lala dan Ketua Komisi II Akhyannoor. Mereka menilai keberadaan SPBU khusus menjadi solusi strategis agar distribusi BBM subsidi lebih terarah dan tidak lagi menimbulkan antrean panjang di SPBU umum.
Usulan tersebut menjadi hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kotim terkait penyaluran dan ketersediaan solar subsidi bagi sektor pertanian yang digelar Selasa 26 Mei 2026 lalu. (nardi)
