PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Riska Agustin, mendesak Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi total terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Riska menilai, penyertaan modal yang selama ini digelontorkan tidak sebanding dengan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
​Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar), komisi dan OPD terkait, turut disorot adalah kinerja PT Banama Tingang dan PT Jamkrida. Riska menilai kedua perusahaan pelat merah tersebut kurang maksimal dalam beroperasi, namun tetap menerima suntikan dana dari kas daerah.
“Berkenaan dengan BUMD yang suda kurang maksimal yang sering disutik dana itu sebaiknya dihapuskan (penghentian penyertaan modal),” tegas Riska usai Rapat Paripurna, Selasa malam, 14 Juli 2026.
Riska menekankan, di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, pemerintah harus lebih selektif. Menurut dia, alih-alih mempertahankan BUMD yang membebani APBD, pemerintah lebih baik berfokus memaksimalkan BUMD yang terbukti produktif, yakni Bank Kalteng.
“Kalau pun BUMD yang berjalan ini hanya Bank Kalteng, kita maksimalkan untuk Bank
Kalteng. Karena untuk memaksimalkan juga PAD kita. Karena sayang kalau kita menyuntik dana terus anggaran akan terus terpangkas. Jadi lebih baik kita maksimalkan dengan BUMD-BUMD yang memang aktif,” ujarnya.
Selain persoalan BUMD, Riska juga menuntut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih agresif dalam menggali potensi pendapatan dari sektor lain, termasuk pajak daerah. Ia berharap Pemprov Kalteng mampu lebih tanggap memanfaatkan sumber pendapatan yang ada guna menutupi celah fiskal daerah.
“Denga kisaran anggran yang ada sekarang apalagi ditengah efisiensi yang ada, harapan kami agar pemprov itu bisa lebih tanggap untuk memaksimalkan PAD baik dari sumber-sumber pendapatan maupun pajak-pajak daerah,” pungkasnya.
(Syauqi)
