PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai krusial sebagai solusi di tengah keterbatasan dan kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
​Politisi Partai Golkar ini menegaskan, peningkatan PAD harus menjadi fokus kolaboratif antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perlu bekerja lebih keras dalam menggali potensi pendapatan.
“Karena denga kisaran anggran yang ada sekarang apalagi di tengah efisiensi anggaran, harapan kami agar pemprov itu bisa lebih tanggap untuk memaksimalkan PAD-nya baik dari sumber-sumber pendapatan maupun pajak-pajak daerah,” ujar Riska usai Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang III Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Dewan pada Selasa, 14 Juli 2026 malam.
Selain soal pendapatan, Riska juga mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi untuk segera menuntaskan seluruh tindak lanjut atas hasil review Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
​Ia menjelaskan, tindak lanjut hasil review BPK menjadi salah satu topik krusial yang dibahas dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng. Riska meminta TAPD menginstruksikan seluruh OPD untuk bergerak cepat menyelesaikan catatan-catatan dari BPK, termasuk penyelesaian secara materil.
“Harapannya tim TAPD Pemerintah Provinsi agar menyelesaikan di tingkat OPD masing-masing agar dari hasil WTP yang berjalan ini tidak ada kembali review-review yang buruk berkenaan dengan Pemprov Kalteng. Agar segala bentuk review yang disampaikan dari BPK itu segera ditindaklanjuti jika ada penyelesaian secara materil. Harapnnya bisa segera selesai,” tegas Riska.
Riska berharap segala bentuk rekomendasi yang disampaikan BPK dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas, terutama untuk hal-hal yang menyangkut penyelesaian secara materil agar administrasi dan pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel.
(Syauqi)
