PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya mengusulkan bantuan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan Kepala BNPB meminta pemerintah daerah segera mengajukan kebutuhan penanganan Karhutla, termasuk peralatan maupun dukungan anggaran apabila diperlukan.
“Kepala BNPB menyampaikan agar kebutuhan yang diperlukan segera diajukan. Apabila daerah kekurangan dana, pemerintah dapat mengajukannya ke BNPB,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Kamis, 30 Juli 2026.
Fairid menilai dukungan tersebut memastikan keterbatasan anggaran tidak menjadi kendala dalam penanganan Karhutla.
Saat ini, Pemkot Palangka Raya telah mengusulkan bantuan peralatan, sementara pendanaan operasional masih bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kami mengajukan peralatan. Untuk sementara, pendanaan masih berasal dari BPBD, khususnya perlengkapan bagi personel yang tergabung dalam 12 regu di lapangan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Palangka Raya juga kembali mengusulkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) setelah sebelumnya menerima bantuan serupa pascabencana pada 2019.
“Sebelumnya, Palangka Raya pernah mendapatkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2019. Bantuan tersebut telah kami terima dan kami kembali mengusulkannya untuk tahun depan,” jelasnya.
Fairid menambahkan, usulan yang diajukan saat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan tim darat yang bertugas menangani Karhutla.
“Untuk kebutuhan saat ini, kami sudah mengajukan seluruh perlengkapan bagi tim darat. Fokusnya lebih kepada perlengkapan tim darat. Ke depan, kami juga akan mengajukan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun berikutnya,” pungkasnya.
(Sya'ban)
