PALANGKA RAYA – Pemerintah Pusat berencana membuka rekrutmen ASN guru dengan proyeksi kuota sekitar 200 ribu hingga 280 ribu formasi pada tahun 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk memenuhi separuh dari total kekurangan guru nasional yang mencapai sekitar 560 ribu orang.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menilai rencana tersebut sangat dibutuhkan daerah khususnya Kalteng. Menurutnya, penambahan tenaga pendidik melalui jalur ASN dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan guru sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi tenaga pengajar.
“Sangat diperlukan, ya. Kalau itu bisa terikut ke pegawai negeri, khususnya guru, harapannya kebutuhan guru-guru di daerah ini bisa tercukupi,” kata Sugiyarto, Rabu, 19 Agustus 2026.
Menurutnya, sejumlah sekolah di pedalaman masih kekurangan guru sehingga seorang guru terkadang harus mengajar beberapa mata pelajaran yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya.
“Keluhan dari kepala sekolah, sekolah-sekolah yang di pedalaman masih banyak sekali kekurangan guru. Sehingga satu guru mengajar beberapa mata pelajaran, sementara ada yang tidak sesuai dengan disiplinnya,” ujarnya.
Sugiyarto menyoroti kondisi di SMK yang dinilainya membutuhkan perhatian khusus. Banyak guru produktif yang mengajar sesuai bidang keahlian mulai pensiun, sementara tenaga penggantinya belum tersedia. “SMK ini banyak sekali guru-guru yang terkait dengan jurusan. Ini yang sekarang banyak yang pensiun, penggantinya nggak ada,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan guru produktif harus disesuaikan dengan kompetensi keahlian masing-masing. “Nggak mungkin guru tata boga kemudian harus ngajar praktik mesin. Nggak mungkin,” tegasnya. Karena itu, kekurangan guru SMK dinilai tidak bisa hanya diatasi dengan penambahan tenaga pendidik secara umum.
Sugiyarto berharap Dinas Pendidikan memanfaatkan data Dapodik untuk memetakan kebutuhan guru berdasarkan mata pelajaran dan jurusan. Data tersebut kemudian dapat disampaikan kepada BKN sebagai dasar penentuan kuota formasi di masing-masing daerah.
“Harapannya nanti Dinas Pendidikan bisa mengirimkan itu ke BKN, sehingga itu sebagai dasar BKN menetapkan berapa kuota masing-masing daerah yang diperlukan,” jelasnya.
Meski belum mengetahui kapan rekrutmen tersebut dibuka, Sugiyarto berharap kebijakan pemerintah pusat segera direalisasikan dan benar-benar menjawab kebutuhan di daerah.
“Kalau memang ada pembukaan terkait dengan pengadaan tenaga pendidik ini, mudah-mudahan ini bisa meng-cover semua tenaga-tenaga yang ada,” pungkasnya.
(Syauqi)
22 Juli 2026
16:40
