PALANGKA RAYA-Untuk pemerataan pembangunan di wilayah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kota (Pemkot) diminta meningkatkan infrastruktut di daerah pinggiran kota. Dengan harapan, masyarakat Kota Palangka Raya yang mendiami di pinggiran kota bisa menikmati kemajuan pembangunan kota.
Permintaan tersebut di sampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung. “Ini dimaksudkan agar pembangunan lebih merata dan dirasakan masyarakat oleh seluruh masyarakat perkotaan,” kata Nenie, Rabu (20/2/2019).
Salah satu pembangunan infrastruktur yang diidamkan masyarakat di pinggiran yaitu perbaikan akses jalan. “Kami ingin adanya pembenahan akses jalan yang ada di daerah pinggiran,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kota Palangka Raya menyarakan kepada eksekutif agar lebih memperhatikan pemerataan pembangunan, khususnya pembangunan bagi kelurahan pinggiran. Pasalnya selama ini mereka menilai, Pemkot Palangka Raya gencar membangun hanya terfokus di kelurahan dalam kota.
“Padahal seluruh masyarakat menginginkan pembangunan secara merata,” tukas Siti Salhah, Juru Bicara DPRD Kota Palangka Raya saat menyanpaian laporan reses pada Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 yang dipimpin Wakil Ketua, Ida Ayu Nia Anggraini, Selasa (28/1/2019).
Dalam kesempatan itu, Siti yang mewakili seluruh Anggota DPRD Palangka Raya juga mengingatkan kepada Pemkot yang ketika itu diwakili Wakil Walikota Umi Mastikah Sriosako, agar merealisasikan usulan-usulan masyarakat yang sudah melalui Musrenbang atau melalui reses.
Dari hasil reses Anggota DPRD Kota Palangka Raya untuk Dapil I,II dan III secara umum masyarakat menekankan pada perbaikan infrastruktur baik itu jalan maupun drainase.
Hal itu mengingat bila datang musim hujan jalan tergenang tidak saja mengganggu lalu lintas jalan tetapi juga mengakibatkan aspal jalan menjadi cepat rusak. “Masyarakat juga menunggu realisasi pembangunan yang telah diusulkan baik melalui musrenbang atau melalui reses,” ucapnya seraya berharap.
Khusus untuk Kelurahan Bukit Batu dan Mungku Baru yang berada di wilayah pinggir, DPRD Kota Palangka Raya menilai pembangunan infrastruktur di dua kelurahan tersebut masih minim. Seperti pembangunan sarana dan prasarana kantor kelurahan.
“Mengingat aparat kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan langsung kepada masyarakat. Disarankan kepada Pemkot Palangka Raya agar lebih memperhatikan pemerataan pembangunan, khususnya bagi kelurahan pinggiran,” ungkapnya.
(gra/beritasampit.co.id)
