Editor: Akhiruddin
JAKARTA- Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat menahan diri dan tetap berkomitmen mewujudkan pemilu 2019 berjalan secara aman dan damai.
“Meskipun terjadi berbagai persoalan dalam pelaksanaan pemilu, tapi kami mengajak kepada semua pihak agar menghormati instrumen-instrumen hukum dan konstitusi di Indonesia,” kata Wakil Ketua DPD RI Letjen (Purn) Nono Sampono di Gedung Nusantara V, Parlemen Senayan, Selasa, (30/4/2019).
Nono bilang, Euforia saling klaim kemenangan dari masing-masing capres-cawapres kubu 01 dan 02 itu seharusnya dimaknai sebagai sesuatu yang wajar.
“Bukan hendaknya menggangu stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di dalam negeri dengan klaim kemenangan tersebut,” tutur mantan Komandan Paspampres era presiden Megawati Soekarnoputri ini.
Mesti begitu, Senator asal Maluku itu menilai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu harus dikaji ulang. Karena UU yang diterapkan pada pemilu 2019 itu telah menelan korban jiwa, baik dari anggota KPPS, jajaran KPU, maupun Bawaslu di seluruh Indonesia.
“Jadi, saya kira ini catatan bagi kita semua bahwa pemilu 2019 kali ini menelan korban jiwa yang sangat luar biasa,” tegas Nono.
Oleh karena itu, kedepannya DPD RI berharap ada kajian-kajian tentang Undang-undang pemilu dan perlu juga ada poin perbaikan dan penyempurnaan dalam Undang-undang pemilu itu sendiri.
“Kaji secara mendalam dan lakukan simulasi. Nanti kedepan seperti apa, kita berharap ada keputusan yang terbaik,” pungkas Nono Sampono. (dis/beritasampit.co.id)
