PALANGKA RAYA – Desakan untuk mempercepat perbaikan Jalan Mohammad Hatta, atau lebih dikenal sebagai Jalan Lingkar Selatan Sampit, kembali menggema di Gedung DPRD Kalimantan Tengah. Dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, Rabu 9 April 2025, perwakilan anggota DPRD Kalteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) II menuntut keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam menyelesaikan proyek perbaikan jalan vital tersebut.
Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, juru bicara Dapil II, Sutik, menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan provinsi tersebut.
“Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp30 miliar, hanya sekitar Rp3 miliar yang dianggarkan. Ini sangat tidak memadai untuk perbaikan menyeluruh,” tegas Sutik saat membacakan hasil-hasil Reses pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi jalan tersebut yang dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama anak-anak sekolah.
“Jalan Lingkar Selatan harus segera diperbaiki. Jalan ini sangat diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama mengurangi risiko kecelakaan,” kata Sutik.
Menurutnya, jika kerusakan jalan dibiarkan, truk-truk besar yang mengangkut muatan berat akan terpaksa melintasi jalan dalam kota.
“Mobil besar masuk ke jalan kota, ini sangat berbahaya karena banyak anak-anak sekolah yang melintas. Jika tidak segera diperbaiki, keselamatan mereka bisa terancam,” ujarnya.
Sutik pun mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menata infrastruktur dasar di daerah-daerah strategis.
“Apakah keselamatan rakyat tidak lebih penting dari efisiensi anggaran? Sampai kapan masyarakat harus menunggu jalan ini benar-benar layak dilalui?” cetusnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng, Shalahuddin, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran disebabkan oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa dana Rp3 miliar tersebut hanya cukup untuk perbaikan sekitar 150 meter jika menggunakan konstruksi beton.
“Kalau pakai beton, hanya bisa 150 meter. Sedangkan panjang jalan yang rusak mencapai 7,5 kilometer. Ini tentu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.
Dengan keterbatasan anggaran dan solusi sementara yang tidak memadai, kerusakan Jalan Lingkar Selatan dikhawatirkan akan terus terjadi dan berdampak pada aktivitas ekonomi serta keselamatan masyarakat.
DPRD Kalteng mendesak Pemprov segera meninjau ulang kebijakan anggaran dan mencari solusi konkret agar perbaikan jalan tersebut dapat segera dituntaskan secara menyeluruh.
(Sya'ban)
