Yogyakarta – Semangat perubahan dibawa oleh rombongan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) saat menyambangi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (15/5). Mereka datang bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan untuk “mengintip” rahasia sukses Jogja dalam menata kawasan permukiman dan mengatasi lingkungan kumuh.
Didampingi oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Mura serta Bagian Hukum Setda Mura, rombongan ini berharap bisa membawa pulang lebih dari sekadar catatan, tapi juga inspirasi nyata untuk diterapkan di Murung Raya.
Ketua Bapemperda DPRD Mura, Tuti Marheni, menilai Yogyakarta telah berhasil menata kawasan kumuh dengan pendekatan yang tidak hanya teknis, tapi juga menyentuh sisi sosial dan budaya masyarakat. “Kunci utamanya ternyata adalah memahami sosiokultural warga. Ini penting sebelum menjalankan program, agar hasilnya bisa diterima dan efektif,” ujar politisi Partai Nasdem itu saat dikonfirmasi, Jumat (17/5/2025).
Lebih lanjut, Tuti mengungkapkan bahwa Murung Raya sebenarnya sudah memiliki Perda terkait penanganan kawasan kumuh. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena dasar hukum masih dalam tahap konsultasi dengan pemerintah provinsi, serta terbentur pada masalah status kepemilikan lahan yang mayoritas milik pribadi masyarakat.
“Ini jadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah kesulitan melakukan penataan jika lahan bukan aset pemerintah,” tegasnya.
Tuti juga menyinggung salah satu contoh nyata hambatan di lapangan, yakni rencana relokasi pedagang Pasar Hungan ke Pasar Rakyat Pelita Hulu di Dermaga Putir Sikan yang tak kunjung berhasil. Menurutnya, pendekatan yang digunakan kurang menyentuh aspek sosial dan kebiasaan masyarakat, sehingga program tersebut belum bisa diterima.
Dengan bekal pengalaman dari Jogja, Bapemperda berharap Murung Raya bisa menyusun langkah konkret yang lebih adaptif dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
