SAMPIT – Wacana rotasi dan pelantikan pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi pembicaraan publik. Ini tak lepas dari masih banyaknya posisi penting yang diisi pelaksana tugas (Plt) serta munculnya kritik terhadap kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap belum maksimal.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotim, Muhammad Abadi, menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pejabat di bawah komando Bupati. Ia menilai, sejumlah kepala OPD belum menunjukkan performa optimal dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
“Kalau memang mau dilakukan penggantian atau pengangkatan pejabat baru, sebaiknya dipilih figur yang benar-benar kompeten dan punya komitmen kerja yang kuat,” kata Abadi, Jumat 1 Agustus 2025.
Ia juga mengingatkan agar bupati tidak terjebak dalam jebakan loyalitas semu, di mana pejabat hanya pandai menyenangkan atasan namun minim prestasi di lapangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas kerja para kepala OPD.
“Bupati itu hanya sebagai operator, sedangkan OPD adalah mesin penggeraknya. Kalau mesinnya lemah, otomatis lajunya juga lambat,” tegasnya.
Beberapa jabatan eselon II yang saat ini masih dijabat Plt antara lain adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Direktur RSUD dr. Murjani, Kepala Kesbangpol, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala DP3AP2KB, serta Camat Teluk Sampit.
Abadi juga mendorong agar prinsip meritokrasi benar-benar diterapkan dalam setiap proses pengangkatan pejabat. Menurutnya, jabatan publik bukanlah ajang bagi-bagi jabatan, melainkan tanggung jawab besar yang harus diberikan kepada sosok yang layak.
“Jangan sampai karier ASN stagnan hanya karena sistem merit tidak dijalankan. Tapi kami percaya, Bupati Kotim sebagai mantan birokrat pasti paham bagaimana rasanya menjadi abdi negara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan uji kesesuaian atau job fit terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama.
“Kami sudah lakukan uji kompetensi atau job fit beberapa waktu lalu, dan itu bisa jadi acuan dalam proses rotasi pejabat,” ujar Kamaruddin pada Rabu, 30 Juli 2025.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa pelaksanaan rotasi dan mutasi pejabat tetap menunggu arahan dan keputusan pimpinan daerah.
“Sampai saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pimpinan,” tutupnya.
(Nardi)
