PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menegaskan bahwa evaluasi program pencegahan dan penurunan stunting tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka secara virtual kegiatan Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025, Kamis, 31 Juli 2025, yang digelar oleh Pemprov Kalteng bekerja sama dengan BPKP Perwakilan Kalteng.
Dalam sambutannya, Edy menekankan bahwa tujuan utama evaluasi adalah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan efektivitas kebijakan di lapangan.
Ia menyebut, keberhasilan menurunkan angka stunting tidak cukup hanya dengan komitmen administratif, tetapi memerlukan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti secara langsung oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Edy, pemerintah telah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga mencapai angka 20,6 persen pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Target ini, ujarnya, hanya bisa dicapai apabila seluruh pihak mampu bekerja dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data.
Ia menggarisbawahi bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023 sebagai bentuk konkret komitmen daerah dalam akselerasi pembangunan sumber daya manusia.
“Evaluasi ini kami harapkan tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi mampu melahirkan rekomendasi yang implementatif dan aplikatif. Semua pihak harus terlibat aktif, mulai dari pengumpulan data yang akurat, pelaksanaan program yang tepat sasaran, hingga pengawasan yang berkelanjutan,” ujar Edy.
Lebih lanjut, Edy juga menegaskan pentingnya peran kepala perangkat daerah yang tergabung dalam TPPS untuk mendukung penuh proses evaluasi.
Ia meminta agar semua kepala OPD menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya itu, Edy juga menyoroti pentingnya kontribusi dua kabupaten yang menjadi lokasi uji petik, yakni Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau.
Ia berharap kedua daerah tersebut dapat memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan evaluasi agar hasilnya bisa menjadi cerminan nyata kondisi di lapangan.
“Upaya penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan kerja bersama lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan. Kita harus membangun ekosistem kerja yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Dengan evaluasi ini, Edy berharap Pemprov Kalteng bersama BPKP dan seluruh mitra daerah bisa merumuskan strategi yang lebih tajam dan responsif terhadap tantangan yang ada, terutama di fase penting seperti 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi penentu utama tumbuh kembang anak.
(Sya'ban)
